Terkait politik uang, anggota Bawaslu datangi KPK

Jakarta (ANTARA) - Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, Rabu berdiskusi dengan pimpinan KPK soal politik uang.

"Kami menerima undangan dari teman-teman KPK untuk membicarakan hubungan antara politik dan pidana pemilu khususnya politik uang, kami saling 'sharing' informasi," kata Rahmat usai pertemuan di gedung KPK, Jakarta, Rabu.

Selain membicarakan politik uang, lanjut dia, penggunaan fasilitas pemerintah dan dana pemerintah juga menjadi perhatian khususnya dalam permasalahan pemilu 2019 ini.

Kemudian, kata dia, juga didiskusikan bagaimana para pemilih itu mendapat informasi yang cukup mengenai peserta pemilu.

"Jadi, kami saling menyarankan kami juga meminta masyarakat untuk mengenali peserta pemilu jangan sampai masyarakat memilih tidak sesuai dengan informasi yang diberikan oleh para peserta pemilu tersebut," ucap Rahmat.

Bawaslu pun meminta kepada peserta pemilu untuk membuka semua "track record" atau rekam jejak dalam pekerjaannya maupun dalam pengabdiannya kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa mengenali dan mengetahui siapa para peserta pemilu tersebut.

"Ini lah saatnya peserta pemilu membuka semua "track record"-nya dan juga saling berkompetisi sehingga masyarakat bisa memilih dengan baik dan itu juga untuk meredusir politik uang karena banyak ada modus tidak dikenali dengan uang kemudian bisa bekerja, dengan uang kemudian ditawarkan kepada pemilih untuk memilih yang bersangkutan," tuturnya.

Oleh karena itu, kata dia, pihaknya meminta kepada masyarakat agar kritis dalam melakukan pemilihan di Pemilu 2009 ini.

"Kami harapkan pemilu kali ini adalah pemilu yang adil yang berintegritas jauh dari politik uang, jauh dari penggunaan fasilitas pemerintah ataupun dana pemerintah untuk kepentingan tertentu," kata Rahmat.

Sementara itu dalam kesempatan sama, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif juga mengharapkan Pemilu 2019 dapat berjalan lancar dan tidak ada politik uang.

Ia juga mengimbau kepada semua partai politik untuk mengumumkan daftar riwayat hidup dari masing-masing calonnya yang menjadi peserta Pemilu 2019.

"Saya pikir itu juga salah satu kriteria bisa dilihat oleh masyarakat dan kepada masyarakat sekali lagi juga kami himbau kami berharap bahwa anggota DPR atau DPRD yang terpilih nanti itu adalah yang baik. Oleh karena itu juga jangan pernah meminta uang," ucap Syarif.