Maraknya pukat trawl di laut Sibolga-Tapteng dilaporkan ke Presiden

Sibolga (ANTARA) - Kelompok masyarakat Aliansi Tapanuli Raya (Altra) melaporkan maraknya pukat trawl yang kembali beroperasi di laut Sibolga dan Tapanuli Tengah secara langsung kepada Presiden Joko Widodo.

Laporan itu pun ditanggapi serius oleh Presiden dan langsung dicatatnya.

“Dalam pertemuan itu kami menyampaikan kepada bapak Presiden terkait keluhan masyarakat nelayan di Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Dimana awalnya ketika Peraturan Menteri Susi keluar terkait larangan pukat trawl beroperasi, nelayan kecil atau tradisional berlimpah hasil tangkapannya dan penghasilan mereka pun meningkat. Namun beberapa tahun terakhir ini, penghasilan nelayan kecil kembali turun karena beroperasinya pukat trawl,” terang Ottoniyer Simanjuntak selaku Pembina Altra wilayah Tapanuli Utara ketika bertemu langsung dengan Presiden Jokowi di Hotel Wisata Indah Sibolga, Minggu (17/3), bersama dengan pengurus Altra dari Sibolga, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan.

Menurut Altra, diduga ada oknum aparat yang terlibat membekingi kegiatan tersebut. Sehingga sampai saat ini pukat trawl tetap beroperasi walaupun nyata-nyata dilarang dan sudah diprotes nelayan kecil dan bahkan sudah dilaporkan ke pihak yang berwajib.

“Kemarin sudah kita laporkan kepada pak Presiden Jokowi permasalahan pukat trawl ini. Pak Presiden tanggap serta antusias mendengarkan laporan yang kita sampaikan dan sudah dicatat beliau. Kalau sudah dicatat pak Presiden pasti ditindaklanjuti,” sebut Ketua Altra Kota Sibolga Thomson Pasaribu didampingi pengurus lainnya, Selasa (19/3).

Sebelumnya juga kelompok nelayan KNTM Sibolga memprotes keras maraknya pukat trawl beroperasi kembali di laut Sibolga-Tapteng. KTM menuding bahwa antara aparat keamaman telah bermain dengan pelaku sehingga aksi berjalan mulus dan aparat tutup mata.

“Kami sangat kecewa terhadap aparat hukum dan instansi terkait yang tebang pilih dalam melakukan tindakan sehingga pukat trawl masih bebas beroperasi walaupun sudah dilarang pemerintah. Kalaupun ada dilakukan penindakan paling-paling pengusaha kecil yang jadi korban, sedangkan pengusaha besarnya dibiarkan bebas. Makanya saya berani mengatakan bahwa sudah terjadi permainan antara pengusaha-pengusaha besar itu dengan aparat hukum dan instansi yang terkait,” tegas Ikhmadluddin selaku Ketua Kelompok Nelayan Tolong Menolong (KNTM) Kota Sibolga.