Kotapinang (Antaranews Sumut) - Alokasi dana desa dari pemerintah pusat untuk Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengalami penurunan karena perubahan komposisi dan formulasi alokasi dana desa secara nasional.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ahmad Syukri kepada wartawan, Kamis di Kotapinang mengatakan, besaran penurunan anggaran dana belum dapat dipastikan, karena APBD 2018 Labuhanbatu Selatan masih dalam pembahasan.
"Penurunan diperkirakan mencapai Rp700 juta di tahun 2018 dan ADD yang dikelola desa diperkirakan Rp1,6 milyar," katanya.
Syukri menjelaskan, anggaran untuk 19 desa yang baru terbentuk tidak ada masalah, setelah dilantik sebagai Penjabat (Pj) oleh Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Wildan Aswan Tanjung.
Menurutnya, desa induk berkewajiban untuk membantu operasional desa pemekaran maksimal 30 persen dari APBDes yang dikelola.
Sedangkan, kesertaan modal desa terhadap BUMDes alokasinya juga meningkat.
Pihaknya akan mengevaluasi kinerja seluruh BUMDes, sebelum desa menambah penyertaan modalnya. Menurut Syukri, evaluasi itu penting untuk penambahan modal keuangan.
Dari informasi yang diperoleh, BUMDes yang dibentuk masyarakat desa sudah memiliki laba.
Sebelumnya, Bupati Labuhanbatu Selatan, Wildan Aswan Tanjung telah melantik 19 Pj. Kepala Desa Persiapan di gedung SB3, Kotapinang.
Yakni, 10 desa di Kecamatan Torgamba, 5 desa di Kecamatan Kampungrakyat, 2 desa di Kecamatan Kotapinang dan 2 desa di Kecamatan Sungaikanan.
Pelantikan Pj Kades Persiapan, sebagai tindak lanjut atas penerbitan nomor registrasi desa pemekaran yang diserahkan Gubernur Sumut, T. Erry Nuradi.
Dalam kesempatan itu, Wildan menyampaikan, para Pj. Kades Persiapan harus menyelesaikan beberapa hal.
Yakni menetapkan batas wilayah, mengelola anggaran operasional yang berasal dari APBDes desa induk, membentuk struktur organisasi, menyiapkan fasilitas dasar bagi penduduk, mengangkat perangkat desa, dan melakukan pendataan bidang kependudukan.
