Sipirok (Antaranews Sumut) - Dalam hal pelayanan yang cepat untuk mendapatkan perizinan Pemkab Tapanuli Selatan dinilai sudah mematuhi keinginan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
"Harapan pak Jokowi urusan soal perizinan itu harus cepat," ujar Lestari Indah, dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM-RI) Deputy pengendalian pelaksanaan penanaman modal (Chairman for investment services).
Lestari Indah mengutarakan itu setelah melihat dan turun langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Daerah Tapanuli Selatan, di Sipirok, Jumat.
Ia bersama deputi bidang pengembangan iklim penanaman modal Farah Ratnadewi Indriani dan sejumlah direktur dari BKPM-RI lainnya mengaku salut sistem pelayanan 'online' dimiliki Tapanuli Selatan.
"Ini yang diinginkan pak Jokowi pelayanan yang cepat dan online SIPASADA yang dibuat sendiri namun sitem ini layak di indonesia,"katanya.
Kehadiran rombongan BKPM-RI disambut Wakil Bupati Tapanuli Selatan Aswin Efendi Siregar dan Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Daerah Tapanuli Selatan Abadi Siregar.
Selain cepat keinginan Presiden RI lainnya kata Lestari Indah, sederhana, transparan dan terintegrasi."Ini diatur dalam peraturan presiden nomor 91 tahun 2017," ujarnya.
Harapan Presiden dengan empat syarat (cepat, sederhana, transparan dan terintegrasi) dalam urusan perizinan merupakan upaya iklim investasi daerah bisa meningkat.
"Iklim investasi itu ada di daerah dengan berbagai sumber daya alam dimiliki,"terangnya.
BKPM-RI akan terus melakukan koordinasi dengan daerah dalam rangka peningkatan investasi di negara republik Indonesia ini.
Ia juga mengungkapkan sekitar 90 persen daerah kabupaten/kota termasuk Tapanuli Selatan yang sudah menggunakan sistem pelayanan perizinan online.
"Kesadaran kabupaten/kota dalam bekerja dari manual menjadi sistem online sudah semakin tinggi. Persepsi ini yang harus kita satukan agar iklim investasi negara kita semakin baik,"jelasnya.
Saat ini BKPM-RI lanjutnya, sudah memiliki direktorat baru membidangi SIK (Standarisasi, Integrasi dan Koordinasi) dalam rangka upaya peningkatan ilkim investasi.
Menurut Lestari, sistem yang dimiliki Tapanuli Selatan sendiri sudah maju, hanya saja tinggal bagaimana mengintegrasikannya untuk data sharing guna mempermudah birokrasi bagi investor.
Lebih jauh BKPM-RI menyarankan Pemerintah kabupaten Tapanuli Selatan lebih gencar mempromosikan sumber daya alamnya yang melimpah guna merangsang investor masuk.
Sementara Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Daerah Tapanuli Selatan Abadi Siregar menjelskan, bahwa pihaknya sudah online dengan BKPM-RI melalui sistem pelayanan dan perizinan investasi secara elektronik (Spipise).
Bahkan ujar Abadi, terkait investasi Tapanuli Selatan masuk terbesar dari daerah kabupaten kota di Sumut. Seperti tambang emas Martabe dengan nilai investasi sekitar satu milyar dollar AS, dan PLTA Batangtoru bernilai Rp 21 triliun lebih.
Ia juga sampaikan dari lebih seratus ijin yang tercatat di dalam UU nomor 23, pihaknya sudah menerbitkan sekitar 43 izin operasional baik dibidang energi perkebunan dan lainnya. Dan, seluruhnya terakomodasi dalam sistem.
BKPM-RI, Tapanuli Selatan patuhi keinginan Presiden
Sabtu, 13 Januari 2018 15:25 WIB 3770
Ini yang diinginkan pak Jokowi pelayanan yang cepat dan online SIPASADA yang dibuat sendiri namun sitem ini layak di indonesia