"Informasinya serba tidak jelas, dari awal tidak pernah dikasi tahu"
Medan, 4/9 (Antara) - Komisi E DPRD Sumatera Utara melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kantor Badan Pelayanan Jaminan Sosial Kesehatan di Jalan Karya Medan, Jumat.

Karena mendadak, terlihat sejumlah petugas keamanan Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) Medan kelabakan atas kedatangan Ketua Komisi E DPRD Sumut Efendi Panjaitan dan anggota komisi Rinawati Sianturi.

Awalnya, petugas keamanan tersebut mempertanyakan tujuan kedatangan anggota DPRD Sumut yang disertai sejumlah wartawan tersebut.

Namun ketika mengetahui sidak itu dilakukan anggota DPRD Sumut, petugas security BPJS Kesehatan tersebut terlihat langsung memasuki kantor dan memberitahukan unsur pimpinan lembaga itu.

Mengetahui kedatangan anggota DPRD Sumut, sejumlah warga langsung menyampaikan berbagai keluhan dalam pengurusan kepesertaan BPJS.

Rinto Siahaan, warga Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun mengatakan, pengurusan kepesertaan di kantor BPJS Medan cukup membingungkan.

Selain antrean yang cukup panjang, informasi mengenai prosedur dan tata cara pendaftaran sebagai peserta BPJS juga dinilai simpang siur.

Awalnya, warga yang ingin mendaftar diminta untuk menyetorkan dana ke bank. Namun ketika mendaftar ke kantor BPJS, warga masih diminta auto debet lagi.

"Informasinya serba tidak jelas, dari awal tidak pernah dikasi tahu," katanya.

Banta Bangun, warga Sibolangit, Kabupaten Deliserdang juga mengeluhkan panjangnya antrean yang harus dijalani warga yang ingin mendaftar sebagai peserta BPJS.

"Kami sudah dari pagi disini. Tidak tahu sampai kapan harus menunggu," katanya.

Warga yang lain juga menyampaikan berbagai keluhan tentang kesulitan daka pengurusan kepesertaan BPJS kepada anggota DPRD Sumut yang melakukan sidak.

Diantaranya berupa minimnya loket yang dibuka untuk menerima pendaftaran dan banyak penggunaan siswa PKL dalam melayani warga yang mendaftar.

Ketika anggota DPRD Sumut yang melakukan sidak baru datang, terlihat hanya dua loket yang ada petugas untuk menerima warga yang mendaftar.

Namun tidak lama kemudian, pegawai BPJS lainnya langsung duduk di kurdi loket setelah mengetahui adanya anggota DPRD Sumut yang melakukan sidak.

Sempat terjadinya ketegangan ketika salah seorang satf Humas BPJS Medan bernama Hafiz Azzikri melarang wartawan untuk meliput kegiatan di tempat itu.

Namun perdebatan itu diselesaikan Ketua Komisi E DPRD Sumut Efendi Panjaitan yang menyebutkan keberadaan wartawan tersebut bertujuan untuk memberikan masukan dalam meningkatkan pelayanan BPJS.

"Tidak masalah, ini ruang publik. Tujuannya juga supaya semua bagus," kata politisi PDI Perjuangan itu.

Usai melakukan sidak, Efendi mengatakan, dari kondisi yang terjadi dan dialog dengan petugas BPJS, terlihat ada ketidaksiapan untuk menjalankan program pemerintah dalam layanan kesehatan tersebut.

Indikasi itu telihat dari membludaknya warga yang datang dan rentang waktu pengurusan yang sangat lama sehingga warga harus menunggu hingga menjelang malam.

"Padahal masyrakat harus meninggalkan pekerjaan dan rumah mereka," katanya didampingi anggota Komisi E DPRD Sumut dari Fraks Partai Hanura Rinawati Sianturi.

Pengelola BPJS Kesehatan harus bisa menambah meja loket untuk menerima warga yang mendaftar dan mempersiapkan customer service di bagian depan.

Kalau customer service diletakkan di bagian dalam, masyarakat menjadi bingung karena kondisinya sudah ramai.

"Semoga ini bukan disengaja untuk menciptakan `customer service siluman` alias calo," kata Efendi. ***4***




Pewarta: Irwan Arfa
Editor : Ribut Priadi

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.