Penanganan Kawasan Kumuh Butuh Intervensi Semua Pihak

Medan, 25/8 (Antara) - Pelaksana Harian Wali Kota Medan Syaiful Bahri mengatakan penanganan kawasan kumuh membutuhkan intervensi semua pihak, terkoordinasi dan berkelanjutan.

"Kemudian peran dunia usaha dan masyarakat pada umumnya harus optimal, ditambah lagi kerelawanan sosial dalam kehidupan bermasyarakat juga menjadi sumber penting dalam penanganan kawasan kumuh," katanya.

Ia mengatakan Program Sosialisasi Program Peningkatan Kualitas Permukiman (P2KP) sudah berjalan sejak tahun 2006 yang dulunya bernama PNPM Mandiri Perkotaan.

Program itu juga fokus pada berbagai kegiatan dibidang lingkungan, sosial dan ekonomi yang hasilnya telah dirasakan masyarakat.

"Namun tidak dapat dipungkiri bahwa pelaksanaan program itu masih jauh dari sempurna. Artinya kita sangat membutuhkan terbangunnya komitmen yang lebih tinggi bagi semua pihak dalam rangka mensukseskan program itu ke depannya," katanya.

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kota Medan Gunawan S Lubis mengatakan program P2KP di Kota Medan mulai tahun 2015- 2015 dengan wilayah pendampingan di 21 kecamatan meliputi 149 kelurahan dan 2 kelurahan.

Guna mendukung peningkatan kapasitas dan kesiapan masyarakat, PNPM Mandiri Perkotaan menitik beratkan pada proses pemberdayaan dan pembelajaran masyarakat.

Sehingga mereka mampu melakukan transformasi sosial dari masyarakat tidak berdaya menjadi masyarakat berdaya, mandiri dan kemudian transdormasi sosial dari masyarakat mandiri menjadi masyarakat madani.

Kegiatan PNPM Kota Medan sendiri selama ini dikenal dengan Tridaya lingkungan, sosial dan ekonomi.

Untuk kegiatan lingkungan seperti pembuatan paving block, rabat beton, MCK, drainase, sumur bor bronjong serta perbaikan rumah tidak layak huni.

Kegiatan ekonomi seperti pinjaman bergulir di semua kelurahan, sedang kegiatan sosial berupa santunan jompo, bea siswa dan pelatihan-pelatihan ketrampilan.

"Selanjutnya transpormasi PNPM Mandiri Perkotaan ke P2KP, Kementrian PU dan perumahan akan membantu kita melakukan tahapan-tahapan penyusunan baseline 100-0-100 yang berisikan profil kawasan permukiman dan indikasi matriks kegiatan bagian dari proses penanganan kumuh perkotaan," katanya.