Pejabat Taput Jalani "Fit and Proper Test"

Tarutung, Sumut, 28/10 (Antarasumut) - Pemkab Tapanuli Utara (Taput) Sumatera Utara, mengadakan "Fit and Proper Test" diikuti calon pejabat struktural eselon IIIa, guna merespon program percepatan reformasi birokrasi sistem promosi PNS secara terbuka di daerah tersebut.
     "Pemkab Taput menetapkan reformasi birokrasi berbasis kompetensi sebagai salah satu program unggulan," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Taput, Edward Tampubolon di Tarutung, Selasa.
Dalam tatanan pelaksanaannya, kata dia, akan dilakukan melalui kebijakan promosi terbuka untuk pengisian jabatan struktural secara selektif dan bertahap.
Tahap promosi terbuka ini, dilaksanakan pada jabatan Kepala Bagian Sekretariat Daerah, Sekretaris KPU dan Sekretaris Dinas/Badan) dengan pertimbangan memperhatikan kondisi percepatan pembangunan dan tuntutan peningkatan.
Edward  menyebutkan, kompetensi SDM perlu dilakukan untuk menempatkan orang-orang terbaik sehingga nantinya diharapkan para pejabat terpilih memiliki orientasi kerja tinggi dan inovasi yang mumpuni dengan tetap mengedepankan prinsip pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Jabatan struktural yang dilamar para peserta fit and proper test, terdiri dari sembilan Kepala Bagian, yakni  Pemerintahan, Hukum dan Perundang-undangan, Organisasi, Pemberdayaan Perempuan, Perekonomian, Pengendalian Program, Kesejahteraan Rakyat, Umum dan Perlengkapan serta Humas Keprotokolan.
Selain itu,  23 jabatan Sekretaris, yakni Sekretaris KPU, Dinas Kehutanan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Dinas Cipta Karya dan Perumahan, Pariwisata dan Kebudayaan, Perikanan dan Peternakan, Pertanian dan Perkebunan, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan.
Selanjutnya, Sekretaris Dinas Pertambangan dan Energi, Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan, Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset, Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dan Inspektorat.
Di samping itu, sebanyak enam Sekretaris Badan, yakni Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepegawaian Daerah, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah serta Sekretaris Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal.
Menurut Edward, kebijakan promosi terbuka diharapkan dapat mendorong peningkatan kompetensi, kinerja, membangun semangat kompetitif, memberikan kesempatan yang sama (equity) kepada semua PNS untuk mengembangkan karier.
Hal tersebut, lanjut dia, sebagai upaya Pemerintah daerah setempat tuk menjawab harapan (ekspektasi) masyarakat terhadap pimpinan yang berkompeten, responsif, memiliki kinerja dan integritas yang unggul, serta mampu merumuskan serta mengimplementasikan kebijakan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.
"Pada tahap selanjutnya diharapkan akan terwujud peningkatan kinerja organisasi dan pelayanan maksimal kepada masyarakat," sebut Edward. ***1***
(KR-HIN)