Interpelasi Gubernur Sumut Diperkirakan Gagal

Medan, 20/6 (Antara) - Proses interpelasi yang diajukan sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujonugroho diperkirakan bakal gagal karena banyaknya agenda penting lembaga legislatif itu.

"Menurut saya, mungkin hanya mimpi," kata anggota DPRD Sumut Ikhyar Hasibuan di Medan, Jumat.

Menurut Ikhyar, perkiraan bakal gagalnya upaya interpelasi terhadap Gubernur Sumut Gatot Pujonugroho tersebut disebabkan sempitnya waktu yang dimiliki DPRD Sumut periode 2009-2014.

Dengan masa tugas yang akan berakhir pada 14 September 2014, DPRD Sumut akan kesulitan untuk membahas usulan interpelasi tersebut karena banyaknya tugas yang menanti.

Selain membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2013, DPRD juga harus menyusun Perubahan APBD 2014 dan menyiapkan draf Rancangan APBD 2015.

Lain lagi dengan tugas pengawasan, kunjungan kerja, dan adanya sebagian anggota DPRD Sumut yang sibuk dalam pemilihan presiden karena menjadi tim pemenangan pasangan capres dan cawapres.

"Jadi, saya memprediksikan usulan itu akan kandas," kata politisi Partai Demokrat tersebut.

Ia menambahkan, anggota DPRD Sumut yang akan dilantik nantinya juga diperkirakan tidak dapat langsung bekerja untuk membahas usulan interpelasi yang diajukan legislatif periode 2009-2014.

Meski telah memiliki legitimasi sebagai wakil rakyat, anggota DPRD Sumut yang baru dilantik tersebut harus membahas kelengkapan dewan yang diperkirakan akan membutuhkan waktu yang cukup lama.

"Mulai dari pimpinan dewan, badan anggaran, badan musyawarah, hingga pimpinan komisi. Itu semua membutuhkan waktu," katanya.

Karena itu, anggota Komisi A DPRD Sumut yang membidangi hukum, politik, informasi, dan agraria tersebut mengharapkan anggota legislatif dapat menggunakan sisa masa tugas dengan realistis.

"Masa tugas akan berakhir. Jadi, jangan terlalu gegabah dalam menggunakan waktu," ujar Ikhyar.

Masa tugas yang tersisa diharapkan dapat digunakan untuk menjalankan tugas yang berkaitan dengan kelancaran pembangunan, seperti pembahasan Perubahan APBD 2014.

Dikhawatirkan karena kesibukan mengurus agenda lain, pembahasan APBD menjadi terkendala dan disahkan lewat waktu seperti pembahasan APBD 2014 yang baru disahkan pada Maret 2014.

"Itu terjadi karena kelalaian dewan," katanya.

Sebelumnya, 26 anggota DPRD Sumut dari delapan fraksi mengajukan penggunaan hak interpelasi ke pimpinan dewan untuk mempertanyakan alasan Gubernur Sumut Gatot Pujonugroho yang tidak menyalurkanya dana hibah bantuan sosial (bansos). ***1***
(T.I023/B/M. Yusuf/M. Yusuf)