SCBFWM Kembangkan Strategi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat

Oleh Imran Napitupulu

Lumbanjulu, 9/3 (Antarasumut) - Strengthening Community Based Forest and Watershed Management (SCBFWM) akan mengembangkan strategi pengelolaan hutan berbasis masyarakat di sub daerah aliran sungai (DAS) Gopgopan, desa Sibaruang, Kecamatan Lumbanjulu, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara.

"Proyek SCBFWM bertujuan mengurangi degradasi hutan dan lahan serta memperbaiki fungsi ekosistem DAS dalam rangka mengurangi kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan," kata Fasilitator lapangan SCBFWM, Sargon Doli Manurung di Sibaruang, Mingggu.

SCBFWM atau proyek penguatan penggelolaan hutan dan DAS ini, kata dia, bekerjasama dengan, Direktorat Perencanaan dan Evaluasi Pengelolaan DAS, Ditjen Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial dalam mendukung program pemerintah tentang pengelolaan hutan berbasis masyarakat.

Untuk mensinergikan rencana pengelolaan DAS dengan rencana kerja dan kegiatan para pemangku kepentingan (stakeholder), lanjut Sargon, pihaknya akan menyelenggarakan "Workshop" tentang strategi pengelolaan hutan berbasis Masyarakat pada 10-11 Maret 2014 di hotel Patra Jasa, Parapat.

Hal tersebut, menurutnya, merupakan salah satu kegiatan SCBFWM regional Sumatera Utara pada kwartal I tahun 2014, guna melihat kebutuhan koordinasi para pihak serta meningkatkan efektifitas pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan.

"Penyusunan rencana pengelolaan DAS terpadu merupakan bagian dari aktifitas yang harus dilaksanakan dalam proyek SCBFWM," ujarnya.

Sargon menyebutkan, pemahaman pengelolaan hutan dan DAS berbasis masyarakat tersebut akan diperdalam pembahasannya dengan melibatkan intansi terkait. Di antaranya, Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) serta Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir.

Di samping itu, Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan, Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP4K), Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perindustrian, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata setempat serta sejumlah perusahaan yang beroperasi di kawasaan Danau Toba.

Dijelaskannya, pengelolaan hutan dan DAS terpadu berbasis masyarakat perlu melibatkan seluruh pihak yang berada dalam wilayah DAS.

"Dengan demikian hasil yang dirumuskan menjadi tanggung jawab bersama dan dapat diimplementasikan bersama," kata Sargon. (IN)