Balige, 25/12 (Antarasumut) - Kalangan anggota DPRD Kabupaten Toba Samosir (Tobasa) meminta Pemkab setempat melakukan upaya antisipasi kelangkaan pupuk bersubsidi pada musim tanam Desember 2013 hingga Januari 2014 di daerah tersebut.
"Upaya antisipasi perlu dilakukan agar jangan sampai ada oknum tertentu maupun pedagang yang memanfaatkan situasi, termasuk melakukan penimbunan bertujuan melambungkan harga pupuk yang dibutuhkan petani," ujar anggota DPRD Toba Samosir, Syamsudin Manurung di Balige, Rabu.
Menurut dia, pihak Eksekutif, dalam hal ini, Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida, perlu melakukan antisipasi, agar ketersediaan dan harga pupuk tidak sampai menyulitkan para petani.
Memang sejauh ini, kata dia belum ada laporan khusus yang disampaikan masyarakat ke DPRD Toba Samosir, terkait kelangkaan pupuk bersubsidi pada saat memasuki musim tanam padi hingga akhir Desember 2013.
Namun, lanjutnya, tindakan preventif perlu dilakukan pihak Pemkab setempat, dalam rangka menjaga serta menuhi kebutuhan para petani.
Sebab, menurut politisi Partai Hanura itu, sebagai pelayan masyarakat pihak Pemerintah jangan hanya menunggu laporan ataupun keluhan masyarakat, melainkan harus proaktif melakukan pemantauan, termasuk kondisi yang dihadapi para petani.
"Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang dibentuk Pemkab setempat harus proaktif dengan selalu melakukan pemantauan terhadap pengadaan serta penyaluran maupun harga pupuk agar sampai ke tingkat petani dengan baik," kata Syamsudin.
Anggota DPRD Toba Samosir lainnya, Sakkan Siahaan menambahkan, berbagai faktor teknis perlu diantisipasi, seperti distribusi dari pihak distributor ke kios pengecer, agar jangan sampai mengalami keterlambatan.
"Kita berharap instansi terkait bekerjasama dengan para petugas penyuluh pertanian dapat mengawasi distribusi pupuk bersubsidi terutama saat musim tanam, agar kelangkaan pupuk dapat dicegah," katanya.
Sementara itu, Sekretaris Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Toba Samosir, Arifin Silaen mengakui, re-alokasi pengurangan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di daerah tersebut dikhawatirkan berdampak langkanya pupuk yang dibutuhkan petani.
Menurut dia, rencana Pemerintah mengurangi alokasi pupuk bersubsidi akan menimbulkan dampak terhadap kelangkaan pupuk, terutama saat musim tanam akhir tahun ini hingga Januari 2014.
"Peran Komisi Pengawasan Pupuk akan ditingkatkan guna menindak lanjuti setiap kendala yang ditemui di lapangan, sesuai tugas dan kewajiban yang dituangkan dalam surat Keputusan Bupati Tobasa nomor 128 tahun 2013," kata Arifin. (IN)
