![pinterest](https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://sumut.antaranews.com/berita/99043/mendagri-pembatasan-dinasti-politik-tidak-diskriminatif&media=https://img.antaranews.com/cache/1200x800/no-image.jpg&description=Mendagri: Pembatasan "Dinasti Politik" Tidak Diskriminatif){kind=link}
Medan, 14/3 (Antara) - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, usulan pembatasan "dinasti politik" dalam Rancangan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah tidak bermaksud untuk berlaku diskriminatif.
Usai melantik Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho di DPRD Sumut di Medan, Kamis, Mendagri menyatakan, usulan itu dimaksudkan untuk memberikan batasan tertentu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Namun tujuan pembatasan tersebut bukan bersifat diskriminatif, melainkan memberikan hak dan membuka kesempatan lebih luas bagi warga lain yang tidak memiliki hubungan darah dengan kepala daerah tertentu.
Dengan demikian, warga lain masih memiliki hak dan peluang untuk menjadi kepala daerah meski tidak memiliki hubungan darah dengan kepala daerah sebelumnya.
"Harus ada batasan hak warga negara ini, tidak sebebas-bebasnya," kata Mendagri.
Sebagai bukti tidak adanya diskriminatif dalam pembatasan dinasti politik, Mendagri mengambil contoh dengan larangan bagi hakim untuk menyidangkan perkara yang dialami seseorang memiliki hubungan darah dengan hakim itu.
Larangan tersebut diberlakukan karena persidangan itu diperkirakan tidak akan berjalan adil disebabkan besarnya potensi konflik kepentingan (conflicts of interest).
"Apakah itu diskriminatif juga, kan tidak," kata mantan Gubernur Sumatera Barat tersebut.
Menurut dia, usulan adanya ketentuan pembatasan dinas politik tersebut dalam Rancangan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah merupakan usulan pemerintah.
Namun foormulasinya masih perlu dibahas lebih anjut bersama Panitia Kerja RUU Pilkada DPR RI.
Sebelumnya, pemerintah dan DPR sepakat untuk membatasi dinasti politik para kepala daerah yang nantinya akan dicantumkan dalam RUU Pilkada.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Hakam Naja mengatakan, RUU tersebut akan mengatur masa jeda satu periode bagi anggota keluarga kepala daerah tertentu yang tidak bisa mencalonkan lagi.
"Akan diatur minimal ada jeda satu periode. Seluruh fraksi setuju dengan usulan pemerintah itu," ujarnya.
Guru Besar Ilmu Politik USU Prof Dr HM Arif Nasution menilai konsep pembatasan dinasti politik yang dimasukkan dalam RUU Pilkada layak didukung karena memberikan pengaruh positif dalam pendidikan politik. ***1***
(T.I023/B/Z. Abdullah/Z. Abdullah)
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2013
Usai melantik Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho di DPRD Sumut di Medan, Kamis, Mendagri menyatakan, usulan itu dimaksudkan untuk memberikan batasan tertentu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Namun tujuan pembatasan tersebut bukan bersifat diskriminatif, melainkan memberikan hak dan membuka kesempatan lebih luas bagi warga lain yang tidak memiliki hubungan darah dengan kepala daerah tertentu.
Dengan demikian, warga lain masih memiliki hak dan peluang untuk menjadi kepala daerah meski tidak memiliki hubungan darah dengan kepala daerah sebelumnya.
"Harus ada batasan hak warga negara ini, tidak sebebas-bebasnya," kata Mendagri.
Sebagai bukti tidak adanya diskriminatif dalam pembatasan dinasti politik, Mendagri mengambil contoh dengan larangan bagi hakim untuk menyidangkan perkara yang dialami seseorang memiliki hubungan darah dengan hakim itu.
Larangan tersebut diberlakukan karena persidangan itu diperkirakan tidak akan berjalan adil disebabkan besarnya potensi konflik kepentingan (conflicts of interest).
"Apakah itu diskriminatif juga, kan tidak," kata mantan Gubernur Sumatera Barat tersebut.
Menurut dia, usulan adanya ketentuan pembatasan dinas politik tersebut dalam Rancangan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah merupakan usulan pemerintah.
Namun foormulasinya masih perlu dibahas lebih anjut bersama Panitia Kerja RUU Pilkada DPR RI.
Sebelumnya, pemerintah dan DPR sepakat untuk membatasi dinasti politik para kepala daerah yang nantinya akan dicantumkan dalam RUU Pilkada.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Hakam Naja mengatakan, RUU tersebut akan mengatur masa jeda satu periode bagi anggota keluarga kepala daerah tertentu yang tidak bisa mencalonkan lagi.
"Akan diatur minimal ada jeda satu periode. Seluruh fraksi setuju dengan usulan pemerintah itu," ujarnya.
Guru Besar Ilmu Politik USU Prof Dr HM Arif Nasution menilai konsep pembatasan dinasti politik yang dimasukkan dalam RUU Pilkada layak didukung karena memberikan pengaruh positif dalam pendidikan politik. ***1***
(T.I023/B/Z. Abdullah/Z. Abdullah)
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2013