Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan, Sumatera Utara melakukan eksekusi terhadap AKBP Achiruddin Hasibuan, terpidana dalam kasus penimbunan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar.
“Benar, pada Kamis (7/11), kita sudah melakukan eksekusi terhadap terpidana ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan,” kata Kasi Intelijen Kejari Medan Dapot Dariarma ketika dihubungi dari Medan, Jumat (8/11).
Pihaknya mengatakan, eksekusi dilakukan menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengubah vonis bebas yang diberikan Pengadilan Negeri (PN) Medan.
“Dimana dalam putusan kasasi pada tanggal 9 Oktober 2024, yakni mengubah vonis bebas PN Medan dan MA menjatuhkan hukuman dua tahun penjara kepada terpidana,” ujar dia.
Selain pidana penjara, lanjut dia, MA juga menjatuhkan hukuman denda Rp50 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama tiga bulan.
Dia menambahkan, dalam putusan kasasi nomor: 5996/K/Pid.Sus/2024, terpidana terbukti melanggar Pasal 55 angka 9 Pasal 40 Paragraf 5 Bagian Keempat Bab III Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
“Saat ini terpidana telah ditahan di Rutan Kelas I Medan untuk menjalankan hukuman dua tahun penjara sesuai putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap,” ujarnya.
Diketahui terdakwa AKBP Achiruddin Hasibuan selaku mantan Kabag Bin Ops (KBO) Direktorat Narkoba Polda Sumut divonis bebas dalam perkara penyalahgunaan BBM Solar bersubsidi dalam sidang di Ruang Cakra IV, Pengadilan Negeri (PN) Medan, pada Senin 30 Oktober 2023.
Majelis hakim PN Medan menyatakan AKBP Achiruddin Hasibuan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi seperti dakwaan jaksa penuntut umum (JPU).
Vonis itu berseberangan dengan tuntutan JPU Kejati Sumut, yang menuntut terdakwa Achiruddin Hasibuan dengan pidana penjara selama enam tahun dan denda Rp 50 juta subsider tiga bulan penjara.
JPU menilai perbuatan Achiruddin Hasibuan menerima gratifikasi sebagai pengawas gudang solar ilegal sejak Tahun 2018-2023 dari PT Almira Nusa Raya, yang terletak di Jalan Karya Dalam, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2024
“Benar, pada Kamis (7/11), kita sudah melakukan eksekusi terhadap terpidana ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan,” kata Kasi Intelijen Kejari Medan Dapot Dariarma ketika dihubungi dari Medan, Jumat (8/11).
Pihaknya mengatakan, eksekusi dilakukan menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengubah vonis bebas yang diberikan Pengadilan Negeri (PN) Medan.
“Dimana dalam putusan kasasi pada tanggal 9 Oktober 2024, yakni mengubah vonis bebas PN Medan dan MA menjatuhkan hukuman dua tahun penjara kepada terpidana,” ujar dia.
Selain pidana penjara, lanjut dia, MA juga menjatuhkan hukuman denda Rp50 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama tiga bulan.
Dia menambahkan, dalam putusan kasasi nomor: 5996/K/Pid.Sus/2024, terpidana terbukti melanggar Pasal 55 angka 9 Pasal 40 Paragraf 5 Bagian Keempat Bab III Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
“Saat ini terpidana telah ditahan di Rutan Kelas I Medan untuk menjalankan hukuman dua tahun penjara sesuai putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap,” ujarnya.
Diketahui terdakwa AKBP Achiruddin Hasibuan selaku mantan Kabag Bin Ops (KBO) Direktorat Narkoba Polda Sumut divonis bebas dalam perkara penyalahgunaan BBM Solar bersubsidi dalam sidang di Ruang Cakra IV, Pengadilan Negeri (PN) Medan, pada Senin 30 Oktober 2023.
Majelis hakim PN Medan menyatakan AKBP Achiruddin Hasibuan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi seperti dakwaan jaksa penuntut umum (JPU).
Vonis itu berseberangan dengan tuntutan JPU Kejati Sumut, yang menuntut terdakwa Achiruddin Hasibuan dengan pidana penjara selama enam tahun dan denda Rp 50 juta subsider tiga bulan penjara.
JPU menilai perbuatan Achiruddin Hasibuan menerima gratifikasi sebagai pengawas gudang solar ilegal sejak Tahun 2018-2023 dari PT Almira Nusa Raya, yang terletak di Jalan Karya Dalam, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2024