Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) berhasil meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award 2024 kategori Pratama dari pemerintah pusat dan diharapkan prestasi tersebut menjadi kebanggaan bagi masyarakat Madina.
Penghargaan diserahkan oleh Wakil Presiden, Ma’ruf Amin kepada Bupati Mandailing Natal (Madina), HM Ja'far Sukhairi Nasution di Krakatau Grand Ballroom TMII, Jakarta Timur, Kamis (8/8).
Dalam kegiatan itu, Bupati Sukhairi turut juga didampingi Kepala Dinas Kesehatan Madina dr. Faisal Situmorang, Kepala Kantor BPJS Madina Yumi, dan Kabid Infokom Madina, Sobar Nasution.
Penghargaan UHC ini diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal atas keberhasilan dan komitmennya dalam memberikan perlindungan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat.
Untuk sektor pelayanan kesehatan di kabupaten itu, capaian cakupan JKN atau KIS mencapai 96,39 persen atau 473.629 jiwa dari total penduduk Madina dengan keaktifan mencapai 75,41 persen.
Bupati Madina, HM Ja'far Sukhairi Nasution menyampaikan, penghargaan yang diraih ini berkat kerja sama yang baik antara Pemkab Madina dengan BPJS Kesehatan.
“Terima kasih kepada pemerintah pusat dan semua pihak yang telah mendukung program UHC di Madina, sehingga kabupten kita ini menerima penghargaan UHC Award 2024,” katanya.
Dia mengatakan, saat ini lebih dari 96 persen masyarakat Madina telah terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dan masyarakat yang terdaftar dalam program itu sudah bisa berobat gratis untuk penyakit yang yang masuk dalam program itu.
Sebelumnya, dalam kesempatan itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin memberikan penghargaan kepada kepala daerah dari 33 provinsi dan 460 kabupaten/kota di Indonesia yang telah berhasil meraih predikat Universal Health Coverage (UHC) Awards.
Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen pemerintah daerah dalam mendaftarkan penduduknya pada program JKN.
"Terima kasih kepada seluruh pemerintah daerah yang telah menunjukkan komitmen tinggi dalam mendukung program JKN. Pencapaian UHC di berbagai daerah ini menunjukkan komitmen negara dalam memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat Indonesia," kata Ma'ruf Amin.
Menurut Wapres, Indonesia juga mendapat pengakuan dari International Social Security Association (ISSA). Penghargaan tersebut diserahkan oleh Presiden ISSA Mohammed Azman sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan Indonesia dalam mencapai UHC.
Penghargaan ini makin mengukuhkan posisi Indonesia di kancah global sebagai negara yang serius dalam perlindungan jaminan kesehatan.
Sementara Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti mengapresiasi seluruh kepala daerah, karena capaian UHC di berbagai daerah merupakan bentuk implementasi pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
"Peserta JKN per 1 Agustus 2024 mencapai 276.520.647 jiwa, atau 98,15 persen dari total penduduk di Indonesia. Pencapaian ini selain menyangkut jumlah peserta, tetapi juga memastikan seluruh penduduk memiliki akses terhadap layanan kesehatan," kata Ghufron.
Pada 2023, BPJS Kesehatan menggelontorkan Rp34,7 triliun untuk membayar pelayanan kesehatan 29,7 juta kasus penyakit berbiaya katastropik. Pada 2014, tercatat 92,3 juta pemanfaatan per tahun, sementara pada tahun 2023 angkanya meningkat menjadi 606,7 juta pemanfaatan, atau sekitar 1,7 juta pemanfaatan layanan setiap hari.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2024
Penghargaan diserahkan oleh Wakil Presiden, Ma’ruf Amin kepada Bupati Mandailing Natal (Madina), HM Ja'far Sukhairi Nasution di Krakatau Grand Ballroom TMII, Jakarta Timur, Kamis (8/8).
Dalam kegiatan itu, Bupati Sukhairi turut juga didampingi Kepala Dinas Kesehatan Madina dr. Faisal Situmorang, Kepala Kantor BPJS Madina Yumi, dan Kabid Infokom Madina, Sobar Nasution.
Penghargaan UHC ini diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal atas keberhasilan dan komitmennya dalam memberikan perlindungan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat.
Untuk sektor pelayanan kesehatan di kabupaten itu, capaian cakupan JKN atau KIS mencapai 96,39 persen atau 473.629 jiwa dari total penduduk Madina dengan keaktifan mencapai 75,41 persen.
Bupati Madina, HM Ja'far Sukhairi Nasution menyampaikan, penghargaan yang diraih ini berkat kerja sama yang baik antara Pemkab Madina dengan BPJS Kesehatan.
“Terima kasih kepada pemerintah pusat dan semua pihak yang telah mendukung program UHC di Madina, sehingga kabupten kita ini menerima penghargaan UHC Award 2024,” katanya.
Dia mengatakan, saat ini lebih dari 96 persen masyarakat Madina telah terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dan masyarakat yang terdaftar dalam program itu sudah bisa berobat gratis untuk penyakit yang yang masuk dalam program itu.
Sebelumnya, dalam kesempatan itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin memberikan penghargaan kepada kepala daerah dari 33 provinsi dan 460 kabupaten/kota di Indonesia yang telah berhasil meraih predikat Universal Health Coverage (UHC) Awards.
Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen pemerintah daerah dalam mendaftarkan penduduknya pada program JKN.
"Terima kasih kepada seluruh pemerintah daerah yang telah menunjukkan komitmen tinggi dalam mendukung program JKN. Pencapaian UHC di berbagai daerah ini menunjukkan komitmen negara dalam memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat Indonesia," kata Ma'ruf Amin.
Menurut Wapres, Indonesia juga mendapat pengakuan dari International Social Security Association (ISSA). Penghargaan tersebut diserahkan oleh Presiden ISSA Mohammed Azman sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan Indonesia dalam mencapai UHC.
Penghargaan ini makin mengukuhkan posisi Indonesia di kancah global sebagai negara yang serius dalam perlindungan jaminan kesehatan.
Sementara Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti mengapresiasi seluruh kepala daerah, karena capaian UHC di berbagai daerah merupakan bentuk implementasi pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
"Peserta JKN per 1 Agustus 2024 mencapai 276.520.647 jiwa, atau 98,15 persen dari total penduduk di Indonesia. Pencapaian ini selain menyangkut jumlah peserta, tetapi juga memastikan seluruh penduduk memiliki akses terhadap layanan kesehatan," kata Ghufron.
Pada 2023, BPJS Kesehatan menggelontorkan Rp34,7 triliun untuk membayar pelayanan kesehatan 29,7 juta kasus penyakit berbiaya katastropik. Pada 2014, tercatat 92,3 juta pemanfaatan per tahun, sementara pada tahun 2023 angkanya meningkat menjadi 606,7 juta pemanfaatan, atau sekitar 1,7 juta pemanfaatan layanan setiap hari.
Editor : Azhari
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2024