Untuk mengawal hak pilih masyarakat dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tanjung balai secara resmi meluncurkan 7 posko siaga "Kawal Hak Pilih" di wilayah setempat.
Hal itu diungkapkan Ketua Bawaslu Kota Tanjung Balai, Dedi Hendrawan didampingi dua komisioner lainnya yakni, Nazmi Hidayat S dan Amri usai peluncuran Posko kawal hak pilih, Rabu (26/4).
Menurut Dedi, Posko tersebut guna mengakomodir kendala terkait hak pilih masyarakat dalam penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan digelar 27 November 2024 mendatang.
"Tujuh Posko kawal hak pilih dibuka di enam kantor Panwaslu Kecamatan, dan satu Posko di kantor Bawaslu Kota," ujar Dedi Hendrawan di kantornya.
Ia melanjutkan, Posko kawal hak pilih merupakan bentuk
pengawasan terhadap tahapan penyusunan daftar pemilih pada pemilihan kepala daerah serentak 2024.
Posko tersebut juga merupakan rangkaian dari kegiatan patroli pengawasan kawal hak pilih yang berlangsung hingga tanggal 27 November 2024 atau hari pemungutan dan perhitungan suara.
"Kegiatan patroli pengawasan kawal hak pilih ini bertujuan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai kesadaran akan status hak pilihnya mulai dari tahapan coklit, hingga hari pemungutan suara," ujar Dedi.
Sementara Koordinator Devisi Pencegahan, Parmas dan Humas, Nazmi Hidayat S menjelaskan, Bawaslu dan jajaran melakukan pengawasan secara langsung dalam tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, baik itu pemilih rentan yang berpotensi terabaikan hak pilihnya seperti pemilih disabilitas hingga pengawasan daerah tapal batas
"Pengawasan langsung dilakukan dengan cara pengawasan melekat kepada Pantarlih dan melalui uji petik," katanya.
Nazmi yang akrab disapa Bung Naz juga mengimbau masyarakat untuk bersama-sama mengawal dan mengawasi pelaksanaan proses tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih.
"Jika warga menemukan pelanggaran dalam tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih, segera laporkan ke Posko Kawal Hak Pilih terdekat," pesan Bung Naz.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2024
Hal itu diungkapkan Ketua Bawaslu Kota Tanjung Balai, Dedi Hendrawan didampingi dua komisioner lainnya yakni, Nazmi Hidayat S dan Amri usai peluncuran Posko kawal hak pilih, Rabu (26/4).
Menurut Dedi, Posko tersebut guna mengakomodir kendala terkait hak pilih masyarakat dalam penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan digelar 27 November 2024 mendatang.
"Tujuh Posko kawal hak pilih dibuka di enam kantor Panwaslu Kecamatan, dan satu Posko di kantor Bawaslu Kota," ujar Dedi Hendrawan di kantornya.
Ia melanjutkan, Posko kawal hak pilih merupakan bentuk
pengawasan terhadap tahapan penyusunan daftar pemilih pada pemilihan kepala daerah serentak 2024.
Posko tersebut juga merupakan rangkaian dari kegiatan patroli pengawasan kawal hak pilih yang berlangsung hingga tanggal 27 November 2024 atau hari pemungutan dan perhitungan suara.
"Kegiatan patroli pengawasan kawal hak pilih ini bertujuan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai kesadaran akan status hak pilihnya mulai dari tahapan coklit, hingga hari pemungutan suara," ujar Dedi.
Sementara Koordinator Devisi Pencegahan, Parmas dan Humas, Nazmi Hidayat S menjelaskan, Bawaslu dan jajaran melakukan pengawasan secara langsung dalam tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, baik itu pemilih rentan yang berpotensi terabaikan hak pilihnya seperti pemilih disabilitas hingga pengawasan daerah tapal batas
"Pengawasan langsung dilakukan dengan cara pengawasan melekat kepada Pantarlih dan melalui uji petik," katanya.
Nazmi yang akrab disapa Bung Naz juga mengimbau masyarakat untuk bersama-sama mengawal dan mengawasi pelaksanaan proses tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih.
"Jika warga menemukan pelanggaran dalam tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih, segera laporkan ke Posko Kawal Hak Pilih terdekat," pesan Bung Naz.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2024