MPP Kota Medan beri pelayanan optimal bagi warga

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Nurbaiti Harahap menyatakan mal pelayanan publik (MPP) Kota Medan memberikan pelayanan optimal bagi warga.

"Selama ini kalau mau mengurus KTP hilang, warga harus ke kantor polisi, lalu ke lurah dan ke Disdukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)," kata Nurbaiti di Medan, Jumat.

Ia mengungkapkan pihaknya pernah menyaksikan ada warga Kota Medan yang harus mengurus KTP hilang ke kantor polisi sektor (Polsek) setempat.
 

Dengan hadirnya MPP ini, katanya, warga Kota Medan yang mengalami kehilangan KTP tidak perlu lagi keliling mengurus ke sana ke mari.

"Sebab, di MPP sudah tersedia layanan Polrestabes Medan dan Disdukcapil Kota Medan," ucapnya.

Ia mengaku sejak MPP yang dikelola Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini beroperasi, gerai Disdukcapil Kota Medan paling diminati.

Wali Kota Medan Bobby Nasution meluncurkan MPP Kota Medan yang diisi oleh 26 organisasi penyelenggara pelayanan publik dengan 47 layanan perizinan dan 66 layanan non-perizinan.

Data Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan mencatat hingga akhir Februari 2024, MPP Kota Medan memberikan layanan perizinan maupun non-perizinan kepada 2.315 warga.

"Alhamdulillah, ternyata respons warga luar biasa. Warga Kota Medan bisa merasakan manfaat MPP yang disiapkan bapak wali kota," ujarnya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas meresmikan sebanyak 16 MPP, termasuk MPP Kota Medan, Sumatera Utara.
 

"Presiden Joko Widodo mengamanatkan bergerak untuk reformasi birokrasi yang berdampak," kata Anas ketika peresmian 16 MPP dan Penguatan Komitmen Penerapan MPP Digital dalam keterangan tertulis di Medan, Kamis (7/3).

Selain MPP Kota Medan, ada 15 MPP diresmikan bersamaan, meliputi Kabupaten Siak, Kabupaten Seluma, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Bangka, Kabupaten Mesuji, Kota Sukabumi, Kabupaten Banjarnegara, Kota Tegal, Kota Probolinggo, Kabupaten Katingan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara, Kota Banjarmasin, Kabupaten Gowa, dan Kabupaten Wonosobo.