Ketua Komisi II DPRD Kota Medan Sudari mendorong Pemkot Medan, Sumut, segera menempatkan 601 orang guru lulus observasi di 2022 karena belum mendapatkan penempatan hingga kini.
"Kita berharap ditempatkan guru honorer yang lulus penilaian observasi seleksi PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) guru di 2022," ucap Sudari di Medan, Sumut, Kamis.
Hal ini telah disampaikan pihaknya ketika menggelar rapat dengar pendapat bersama Forum Guru Tidak Tetap (FGTT) Kota Medan dengan perangkat daerah terkait di lingkungan Pemkot Medan awal pekan ini.
Politisi ini mengatakan pihaknya juga menerima telah permintaan guru honorer tentang rencana formasi guru PPPK di Ibukota Provinsi Sumut 2023 dari FGTT Kota Medan.
"Harapan kita formasi guru PPPK di 2023, BKDPSDM (Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Kota Medan sedang mengkaji dan menyesuaikan keuangan daerah dengan anggaran yang ada," kata legislator ini.
Pada dasarnya BKDPSDM Kota Medan sedang melaksanakan kajian PPPK guru berkonsultasi dengan Kementerian PAN-RB di Jakarta, tegas Sudari.
Ketua FGTT Kota Medan Rahmah Nasution, S.Pd, mengatakan 601 orang guru honorer yang lulus penilaian observasi karena memenuhi persyaratan seleksi PPPK guru pada 2022.
"Tapi tidak ada formasi, sehingga guru honor berstatus TP atau tidak ada penempatan. Jadi solusi dari DPRD Kota Medan, kita menjemput bola ke Jakarta di Mei ini juga," papar dia.
Selain itu, Pemkot Medan sendiri berencana mengusulkan 1.038 orang guru honorer di Kota Medan untuk diangkat menjadi guru PPPK pada formasi 2023.
Namun hingga saat ini belum mendapatkan persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN/RB) Republik Indonesia.
"Belum disetujui oleh pusat. Ini yang mau kita kawal ke Kementerian PAN-RB menyelesaikan sisa guru honorer menjadi guru PPPK Kota Medan," tutur Rahmah.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2023
"Kita berharap ditempatkan guru honorer yang lulus penilaian observasi seleksi PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) guru di 2022," ucap Sudari di Medan, Sumut, Kamis.
Hal ini telah disampaikan pihaknya ketika menggelar rapat dengar pendapat bersama Forum Guru Tidak Tetap (FGTT) Kota Medan dengan perangkat daerah terkait di lingkungan Pemkot Medan awal pekan ini.
Politisi ini mengatakan pihaknya juga menerima telah permintaan guru honorer tentang rencana formasi guru PPPK di Ibukota Provinsi Sumut 2023 dari FGTT Kota Medan.
"Harapan kita formasi guru PPPK di 2023, BKDPSDM (Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Kota Medan sedang mengkaji dan menyesuaikan keuangan daerah dengan anggaran yang ada," kata legislator ini.
Pada dasarnya BKDPSDM Kota Medan sedang melaksanakan kajian PPPK guru berkonsultasi dengan Kementerian PAN-RB di Jakarta, tegas Sudari.
Ketua FGTT Kota Medan Rahmah Nasution, S.Pd, mengatakan 601 orang guru honorer yang lulus penilaian observasi karena memenuhi persyaratan seleksi PPPK guru pada 2022.
"Tapi tidak ada formasi, sehingga guru honor berstatus TP atau tidak ada penempatan. Jadi solusi dari DPRD Kota Medan, kita menjemput bola ke Jakarta di Mei ini juga," papar dia.
Selain itu, Pemkot Medan sendiri berencana mengusulkan 1.038 orang guru honorer di Kota Medan untuk diangkat menjadi guru PPPK pada formasi 2023.
Namun hingga saat ini belum mendapatkan persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN/RB) Republik Indonesia.
"Belum disetujui oleh pusat. Ini yang mau kita kawal ke Kementerian PAN-RB menyelesaikan sisa guru honorer menjadi guru PPPK Kota Medan," tutur Rahmah.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2023