Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia selenggarakan sosialisasi dalam rangka meningkatkan pemahaman pemerintah daerah terhadap upaya pencegahan korupsi dan SPI diikuti pejabat di lingkungan Pemkot Binjai.
Hal itu disampaikan Kadis Kominfo Pemkot Binjai Sofyan Siregar, di Binjai, Rabu.
Dimana kegiatan Survey Penilaian Integritas (SPI) untuk Tahun 2023 dilakukan secara virtual yang diikuti oleh para pimpinan daerah se Sumatera Utara.
Dalam kegiatan itu yang dilaksanakan di Binjai Command Center hadir Kepala Inspektorat Kota Binjai Eka Edi Sahputra, Asisten II Joko Waskitono, Kadishub Chairin Simanjuntak, Kepala BKD Rahmad Fauzi Salim, Kadis Pendidikan Edi Mulya, Kadisduk Catpil Wahyudi Hasibuan serta Kadis Perizinan Heny Sri Dewi Sitepu.
Dimana sosialisasi ini mencakup upaya dan proses pencegahan korupsi di Pemerintah Daerah terutama dilakukan terhadap delapan area yang termonitor dalam Monitoring Center for Prevention (MCP).
Dalam sosialisasi tersebut dijelaskan, penilaian bersumber dari persepsi dan pengalaman para pemangku kepentingan instansi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yaitu pegawai, pengguna layanan/mitra kerjasama, dan eksper/ahli dari berbagai kalangan.
Penilaian mencakup transparansi, integritas dalam pelaksanaan tugas, perdagangan pengaruh (trading in influence), pengelolaan anggaran, pengelolaan PBJ, pengelolaan SDM, sosialisasi antikorupsi di setiap instansi, kata Sofyan.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2023
Hal itu disampaikan Kadis Kominfo Pemkot Binjai Sofyan Siregar, di Binjai, Rabu.
Dimana kegiatan Survey Penilaian Integritas (SPI) untuk Tahun 2023 dilakukan secara virtual yang diikuti oleh para pimpinan daerah se Sumatera Utara.
Dalam kegiatan itu yang dilaksanakan di Binjai Command Center hadir Kepala Inspektorat Kota Binjai Eka Edi Sahputra, Asisten II Joko Waskitono, Kadishub Chairin Simanjuntak, Kepala BKD Rahmad Fauzi Salim, Kadis Pendidikan Edi Mulya, Kadisduk Catpil Wahyudi Hasibuan serta Kadis Perizinan Heny Sri Dewi Sitepu.
Dimana sosialisasi ini mencakup upaya dan proses pencegahan korupsi di Pemerintah Daerah terutama dilakukan terhadap delapan area yang termonitor dalam Monitoring Center for Prevention (MCP).
Dalam sosialisasi tersebut dijelaskan, penilaian bersumber dari persepsi dan pengalaman para pemangku kepentingan instansi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yaitu pegawai, pengguna layanan/mitra kerjasama, dan eksper/ahli dari berbagai kalangan.
Penilaian mencakup transparansi, integritas dalam pelaksanaan tugas, perdagangan pengaruh (trading in influence), pengelolaan anggaran, pengelolaan PBJ, pengelolaan SDM, sosialisasi antikorupsi di setiap instansi, kata Sofyan.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2023