Anggota DPRD Tanjungbalai, Said Budi Syafril ingin Pemkot Tanjungbalai mengaktifkan kembali sebanyak 24.000 lebih kartu PBJS-KIS Penerima Bantuan Iuran (PBI) warga miskin yang dinonaktifkan pada tahun 2021 dan 2022.
"Saya akan memperjuangkan sebanyak 24.000 lebih jiwa warga miskin Tanjungbalai yang kartu BPJS- KIS PBI nya mengalami pemblokiran," ujar Budi, Selasa (2/8).
Menurut Budi politisi Golkar itu, sebelum pemblokiran, selama ini sebanyak 45.000 jiwa lebih keluarga miskin dibantu oleh Pemkot Tanjungbalai sebagai peserta BPJS-KIS Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Namun, dalam pembahasan APBD Tahun Anggaran (TA) 2021 dan APBD TA 2022 jumlah penerima manfaat kartu BPJS-KIS PBI dikurangi sebanyak 24.000 jiwa, sehingga yang ditanggung Pemkot Tanjungbalai BPJS gratisnya tinggal 20.000 jiwa.
Ia melanjutkan, berdasarkan laporan pertanggungjawaban Pemkot Tanjungbalai terhadap realisasi APBD TA 2021, diketahui mengalami sisa lebih penggunaan anggaran atau Silpa sebesar Rp50.342.639.478,9.-
Khusus pada Dinas Kesehatan, ada 13 program/kegiatan yang anggarannya dialokasikan pada APBD TA 2021 tidak terealisasi sepenuhnya, sehingga sebesar Rp27.689.543.666,17.- menjadi sisa lebih penggunaan anggaran.
Silpa pada Dinas Kesehatan itu, kata Budi, kedepan bisa dimanfaatkan untuk menampung kembali 24.000 jiwa warga miskin yang kartu BPJS-KIS PBI dinonaktifkan.
"Untuk itu, pada pembahasan Rancangan APBD Perubahan TA 2022 dan pembahasan Rancangan APBD 2023, saya akan maksimal memperjuangkan nasib 24.000 warga miskin tersebut supaya anggaran kartu BPJS-KIS PBI dialokasikan oleh Dinkes, sehingga kartu BPJS nya aktif kembali," tegas Budi di gedung dewan.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2022