Akademisi Universitas Sumatera Utara (USU), Indra Fauzan, SHI, MSocSc, Phd, menilai bahwa Pemkot Medan menerapkan transparansi bisa menjawab berbagai pemasalahan Kota Medan.
"Dalam reformasi birokrasi, kita ketahui salah satu hal penting adalah transparansi, baik itu kebijakan maupun anggaran. Jadi apa yang dilakukan Pemkot Medan melalui Wali Kota Medan ini sangat baik," ujar Indra di Medan, Jumat (22)10).
Baca juga: Pemkot Medan sudah terima Rp798 miliar pembayaran DBH
Sebab, lanjut dia, transparansi yang dibangun oleh Pemkot Medan, yakni mendorong keterlibatan aktif masyarakat setempat menjadi salah satu dasar pembangunan di daerah ini.
Guna mewujudkan pemerintahan transparan, katanya, Pemkot Medan juga memperkuat sistem digitalisasi semua lini, seperti menerapkan E-Katalog dalam pengadaan makan dan minum di lingkungan Pemkot Medan.
"Hal ini sebagai wadah bagi pelaku UMKM lokal untuk memasarkan produknya. Baru-baru ini, wali kota juga menerapkan E-Parking untuk menghindari kebocoran PAD," terang dia.
Bahkan, tutur Indra, pemkot menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan menggunakan E-Katalog di pelelangan perbaikan jalan, sehingga diketahui pihak bertanggung jawab mengerjakan proyek jalan tersebut.
"Transparansi menjadi hal yang sangat penting agar kepercayaan, dan kepuasan publik terhadap kinerja suatu pemerintahan dapat dipertahankan," ujarnya.
Pihaknya juga menilai pelibatan masyarakat dalam pembangunan kota merupakan langkah yang tepat, karena masyarakat mitra dan bagian dari kebijakan pemerintahan.
"Kita berharap para OPD di lingkungan Pemkot Medan dapat mengambil peran-peran inovatif, dan melibatkan masyarakat secara aktif. Bukan tunggu perintah saja," papar Indra Fauzan.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2021
"Dalam reformasi birokrasi, kita ketahui salah satu hal penting adalah transparansi, baik itu kebijakan maupun anggaran. Jadi apa yang dilakukan Pemkot Medan melalui Wali Kota Medan ini sangat baik," ujar Indra di Medan, Jumat (22)10).
Baca juga: Pemkot Medan sudah terima Rp798 miliar pembayaran DBH
Sebab, lanjut dia, transparansi yang dibangun oleh Pemkot Medan, yakni mendorong keterlibatan aktif masyarakat setempat menjadi salah satu dasar pembangunan di daerah ini.
Guna mewujudkan pemerintahan transparan, katanya, Pemkot Medan juga memperkuat sistem digitalisasi semua lini, seperti menerapkan E-Katalog dalam pengadaan makan dan minum di lingkungan Pemkot Medan.
"Hal ini sebagai wadah bagi pelaku UMKM lokal untuk memasarkan produknya. Baru-baru ini, wali kota juga menerapkan E-Parking untuk menghindari kebocoran PAD," terang dia.
Bahkan, tutur Indra, pemkot menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan menggunakan E-Katalog di pelelangan perbaikan jalan, sehingga diketahui pihak bertanggung jawab mengerjakan proyek jalan tersebut.
"Transparansi menjadi hal yang sangat penting agar kepercayaan, dan kepuasan publik terhadap kinerja suatu pemerintahan dapat dipertahankan," ujarnya.
Pihaknya juga menilai pelibatan masyarakat dalam pembangunan kota merupakan langkah yang tepat, karena masyarakat mitra dan bagian dari kebijakan pemerintahan.
"Kita berharap para OPD di lingkungan Pemkot Medan dapat mengambil peran-peran inovatif, dan melibatkan masyarakat secara aktif. Bukan tunggu perintah saja," papar Indra Fauzan.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2021