Penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir tepi jalan umum yang dikelola Dinas Perhubungan (Dishub) Medan dengan menggunakan pembayaran tunai dianggap tidak jelas. Bahkan dianggap telah terjadi kebocoran. Sehingga Pemkot Medan memutuskan mengalihkan pembayaran retribusi parkir tepi jalan umum menjadi nontunai.
"Tentunya ini menjadi tranparansi pemasukan daerah, yang selama ini juga ngawang-ngawang (tidak jelas)," kata Wali Kota Medan Bobby Nasution saat acara peresmian parkir nontunai di Jalan Zainul Arifin Medan, Senin (18/10).
Diberlakukannya parkir nontunai, diyakininya akan mampu memperbaiki penerimaan PAD dari sektor retribusi parkir tepi jalan umum.
Baca juga: Jukir di Medan berlagak seperti ninja
Sebelum menghadiri acara peresmian parkir nontunai, Bobby mengaku sempat bertemu dengan sejumlah jukir yang ingin menyampaikan aspirasi kepada dirinya.
Dalam kesempatan itu, kata Bobby, jukir mengaku kebocoran bukan berasal dari mereka. Ia menegaskan bahwa sebagai Wali Kota Medan dia tidak tahu berapa retribusi parkir yang bisa didapat di setiap ruas jalan.
Menurut dia, dengan pembayaran nontunai jumlah retribusi parkir yang dikutip dapat dikontrol dengan mudah.
"Saya wali kota gak tau, berapa satu ruas jalan dapatnya, biar saya tahu dibuat digitalisasi, dibuat transparan buat bukan hanya yang tahu dishub, tapi seluruh internal dan masyarakat semua tahu, berapa sebenarnya pendapatan sehari, ini bisa dimonitoring," jelasnya.
Dengan adanya transparansi penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum, dia berkeyakinan penerimaan PAD akan meningkat. Sebab, tidak akan bocor kemana-mana.
"Peningkatan PAD dari transparansi lebih baik lagi, tidak ada kebocoran, ini intinya yang kami sampaikan, peningkatan PAD bukan berarti mengorbankan pelayanan," bilangnya.
Menantu Presiden Jokowi itu menegaskan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan parkir hanya untuk pengutipan. Sedangkan tarif masih mengacu kepada peraturan daerah.
"Pengelolaan atau pemungutan saja, parkir saja. Oleh karena itu kami menyampaikan disini, seluruh jukir yang ada di Medan tetap diberdayakan, kita tetap diskusi, ajak diskusi dan bergabung dalam penerapan e-parkir, ini sistem pembayaran yang tetap melibatkan petugas parkir, jadi bukan seperti yang ada di tol, tidak ada petugas, langsung tap, atau di mall menggunakan qris atau uang elektronik yang tidak menggunakan petugas," tuturnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2021
"Tentunya ini menjadi tranparansi pemasukan daerah, yang selama ini juga ngawang-ngawang (tidak jelas)," kata Wali Kota Medan Bobby Nasution saat acara peresmian parkir nontunai di Jalan Zainul Arifin Medan, Senin (18/10).
Diberlakukannya parkir nontunai, diyakininya akan mampu memperbaiki penerimaan PAD dari sektor retribusi parkir tepi jalan umum.
Baca juga: Jukir di Medan berlagak seperti ninja
Sebelum menghadiri acara peresmian parkir nontunai, Bobby mengaku sempat bertemu dengan sejumlah jukir yang ingin menyampaikan aspirasi kepada dirinya.
Dalam kesempatan itu, kata Bobby, jukir mengaku kebocoran bukan berasal dari mereka. Ia menegaskan bahwa sebagai Wali Kota Medan dia tidak tahu berapa retribusi parkir yang bisa didapat di setiap ruas jalan.
Menurut dia, dengan pembayaran nontunai jumlah retribusi parkir yang dikutip dapat dikontrol dengan mudah.
"Saya wali kota gak tau, berapa satu ruas jalan dapatnya, biar saya tahu dibuat digitalisasi, dibuat transparan buat bukan hanya yang tahu dishub, tapi seluruh internal dan masyarakat semua tahu, berapa sebenarnya pendapatan sehari, ini bisa dimonitoring," jelasnya.
Dengan adanya transparansi penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum, dia berkeyakinan penerimaan PAD akan meningkat. Sebab, tidak akan bocor kemana-mana.
"Peningkatan PAD dari transparansi lebih baik lagi, tidak ada kebocoran, ini intinya yang kami sampaikan, peningkatan PAD bukan berarti mengorbankan pelayanan," bilangnya.
Menantu Presiden Jokowi itu menegaskan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan parkir hanya untuk pengutipan. Sedangkan tarif masih mengacu kepada peraturan daerah.
"Pengelolaan atau pemungutan saja, parkir saja. Oleh karena itu kami menyampaikan disini, seluruh jukir yang ada di Medan tetap diberdayakan, kita tetap diskusi, ajak diskusi dan bergabung dalam penerapan e-parkir, ini sistem pembayaran yang tetap melibatkan petugas parkir, jadi bukan seperti yang ada di tol, tidak ada petugas, langsung tap, atau di mall menggunakan qris atau uang elektronik yang tidak menggunakan petugas," tuturnya.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2021