Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Desa Ranto Panjang Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal hingga saat ini belum dapat dirasakan oleh warga setempat manfaatnya secara maksimal.
Pasalnya, pembangunan PLTMH Madina IV yang dikerjakan pada bulan Maret 2020 yang lalu itu disebut warga hanya berfungsi sekitar satu minggu saja setelah selesai dikerjakan oleh PT Dirga Sarana Indah dengan konsultan CV. Dexta Tama Konsultant.
Padahal, menurut warga pembangkit listrik itu merupakan salah satunya harapan warga untuk menerangi desa mereka yang sudah puluhan tahun tidak teraliri oleh aliran listrik.
Baca juga: Bupati Tapanuli Selatan resmikan PLTMH berkapasitas 20 KW
"PLTMH ini salah satunya harapan kami warga Desa Ranto Panjang, kalau ini berfungsi secara maksimal ada 400 kepala keluarga yang menikmati aliran listriknya," ujar Sekretaris Desa Ranto Panjang, Mariot Pulungan ketika dikonfirmasi ANTARA, Minggu, (27/6).
Terkait penyebab tidak berfungsinya pembangkit listrik tersebut tidak diketahui warga secara pasti, namun menurut informasi yang didapat diakibatkan oleh minimnya debit air di lokasi pembangkit.
"Kalau dihitung-hitung pembangkit listriknya hanya beroperasi satu Minggu saja. Dan kalau kekurangan debit air, saat ini kan musim hujan kenapa tidak berfungsi," ujarnya dengan penuh tanya.
Dengan tidak berfungsi PLTMH itu sebut Mariot telah dilaporkan kepada Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi di Medan.
Dalam surat keberatan yang juga ditembuskan kepada DPRD Provinsi Sumut, Kapolda Sumut, Kejati Sumut, BPKB Sumut, Dinas ESDM Sumut, Bupati Madina, Camat Muara Batang Gadis kepada Gubsu diminta warga untuk memberi perhatian khusus terkait masalah tersebut.
Selain itu, dalam surat yang tertanggal 21 Juni 2021 itu kepada para penegak hukum juga diminta untuk memeriksa proses dan pelaksanaan PLTMH di Desa Ranto Panjang.
“Suratnya sudah kami kirimkan, kami harap surat kami ditindaklanjuti supaya PLTMH tersebut bisa berfungsi kembali dan dapat bermanfaat bagi masyarakat di sini,” kata Marilot.
Sementara itu, Kobol Nasution putra asal Desa Ranto Panjang yang berdomisili di Panyabungan menyampaikan rasa prihatinnya atas kondisi PLTMH itu.
"Saya ikut prihatin melihat kondisi PLTMH yang manfaatnya sampai saat ini belum bisa dirasakan oleh masyarakat, padahal biayanya sangat fantastis mencapai Milyaran. Pak Gubsu harus tegur Kadis ESDM Sumut," tegas Kobol yang juga Sekretaris PC GP Ansor Madina itu.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2021
Pasalnya, pembangunan PLTMH Madina IV yang dikerjakan pada bulan Maret 2020 yang lalu itu disebut warga hanya berfungsi sekitar satu minggu saja setelah selesai dikerjakan oleh PT Dirga Sarana Indah dengan konsultan CV. Dexta Tama Konsultant.
Padahal, menurut warga pembangkit listrik itu merupakan salah satunya harapan warga untuk menerangi desa mereka yang sudah puluhan tahun tidak teraliri oleh aliran listrik.
Baca juga: Bupati Tapanuli Selatan resmikan PLTMH berkapasitas 20 KW
"PLTMH ini salah satunya harapan kami warga Desa Ranto Panjang, kalau ini berfungsi secara maksimal ada 400 kepala keluarga yang menikmati aliran listriknya," ujar Sekretaris Desa Ranto Panjang, Mariot Pulungan ketika dikonfirmasi ANTARA, Minggu, (27/6).
Terkait penyebab tidak berfungsinya pembangkit listrik tersebut tidak diketahui warga secara pasti, namun menurut informasi yang didapat diakibatkan oleh minimnya debit air di lokasi pembangkit.
"Kalau dihitung-hitung pembangkit listriknya hanya beroperasi satu Minggu saja. Dan kalau kekurangan debit air, saat ini kan musim hujan kenapa tidak berfungsi," ujarnya dengan penuh tanya.
Dengan tidak berfungsi PLTMH itu sebut Mariot telah dilaporkan kepada Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi di Medan.
Dalam surat keberatan yang juga ditembuskan kepada DPRD Provinsi Sumut, Kapolda Sumut, Kejati Sumut, BPKB Sumut, Dinas ESDM Sumut, Bupati Madina, Camat Muara Batang Gadis kepada Gubsu diminta warga untuk memberi perhatian khusus terkait masalah tersebut.
Selain itu, dalam surat yang tertanggal 21 Juni 2021 itu kepada para penegak hukum juga diminta untuk memeriksa proses dan pelaksanaan PLTMH di Desa Ranto Panjang.
“Suratnya sudah kami kirimkan, kami harap surat kami ditindaklanjuti supaya PLTMH tersebut bisa berfungsi kembali dan dapat bermanfaat bagi masyarakat di sini,” kata Marilot.
Sementara itu, Kobol Nasution putra asal Desa Ranto Panjang yang berdomisili di Panyabungan menyampaikan rasa prihatinnya atas kondisi PLTMH itu.
"Saya ikut prihatin melihat kondisi PLTMH yang manfaatnya sampai saat ini belum bisa dirasakan oleh masyarakat, padahal biayanya sangat fantastis mencapai Milyaran. Pak Gubsu harus tegur Kadis ESDM Sumut," tegas Kobol yang juga Sekretaris PC GP Ansor Madina itu.
Editor : Akung
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2021