Dampak COVID-19 sangat membawa dampak sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Di Kabupaten Mandailing Natal dampak pandemi ini juga telah menimbulkan dampak bagi orang tua dan siswa sekolah.
Dengan penundaan pelaksanaan proses belajar mengajar tatap muka kenakalan siswa di kabupaten itu mengalami kenaikan yang signifikan.
Atas kondisi ini, Ketua DPRD Mandailing Natal, Erwin Efendi Lubis mendesak Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi melakukan evaluasi keputusan penundaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tatap muka di kabupaten itu.
Baca juga: Soal tambang illegal di Pantai Barat, Bupati Madina surati Kapolres
"Siapa yang bisa menjamin pandemi ini bisa berakhir bulan depan atau dua bulan yang akan datang. Jadi kalau ini tidak selesai sampai tiga tahun atau lima tahun yang akan datang akan seperti ini kita buat anak-anak kita," ujar Erwin kepada ANTARA, Sabtu (16/1).
Erwin menyebut, pelaksanaan aktivitas KBM untuk tingkat TK, SD, SMP dan SMA sederajat ini tentunya tetap dengan mengedepankan prosedur Protokol Kesehatan (Prokes) COVID-19.
"Bila yang biasa satu kelas 40 orang, ya bisa dibuat 15 orang. Para siswa nantinya juga wajib memakai masker. Sedangkan pihak sekolah menyediakan tempat cuci tangan, ya, sesuai Protokol kesehatan lah," tegas Erwin.
Baca juga: Tambang di Sulangaling, DPRD Madina minta Kepolisian tindak lanjuti pengaduan warga
Erwin menjelaskan, penundaan belajar tatap muka yang telah berlangsung lama ini telah membuat keresahan bagi orang tua siswa, bahkan, tingkat kenakalan anakpun disebutnya menjadi semakin bertambah.
"Anak sekarang ini alasannya Daring pakai HP, padahal main game bahkan buka situs porno," sebut Ketua Dewan.
Usulan pemberlakuan sekolah tatap muka ini sendiri telah banyak mendapat desakan dari masyarakat. Dan Pemerintah Daerah sendiri juga telah berupaya memperjuangkan apa yang diinginkan oleh masyarakat itu, salah satunya dengan mengirimkan surat ke Gubsu.
Peraturan Bupati tentang tata cara panduan pelaksanaan pembelajaran tatap muka di TK, Paud, SD dan SMP juga sudah keluar bahkan sejumlah persyaratan lainnya telah disiapkan.
"Saya sebagai warga Madina dan sebagai Ketua DPRD sangat mendukung keputusan Bupati apabila beliau mengambil sikap dan keputusan untuk pelaksanaan sekolah tatap muka di Madina, dan tentunya pelaksanaannya tetap menerapkan Prokes," ujar Erwin yang juga Ketua DPC Partai Gerindra Madina itu.
"Kalau memang keputusan ini didukung oleh seluruh Forkopimda kenapa tidak bisa. Sumatera Barat bisa kok," tambah Ketua Dewan.
Erwin menilai upaya Pemkab Madina untuk melaksanakan KBM tatap muka sudah ada, namun kondisinya saat ini tersandung dengan peraturan dari Pemerintah pusat dan Provinsi.
Untuk itu dia meminta kepada Gubsu agar melihat jauh kebawah untuk tidak menyamakan kondisi Medan dan Mandailing Natal yang sekolahnya masih banyak tersentuh oleh jaringan telekomunikasi dan perkampungan.
"Jangan samakan Medan dengan Madina, kami disini banyakan kampung daripada perkotaan. Masyarakat yang bersosialisasi disini saja, beda jauh dengan perkotaan," katanya.
Sementara itu, dari data perkembangan penangan COVID-19 Mandailing Natal, Jumat (16/1) jumlah orang terkonfirmasi tercatat 1 orang dan itupun merupakan pelaku perjalanan. Sedangkan suspek dan probable tercatat nihil dan kontak erat 6.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2021
Di Kabupaten Mandailing Natal dampak pandemi ini juga telah menimbulkan dampak bagi orang tua dan siswa sekolah.
Dengan penundaan pelaksanaan proses belajar mengajar tatap muka kenakalan siswa di kabupaten itu mengalami kenaikan yang signifikan.
Atas kondisi ini, Ketua DPRD Mandailing Natal, Erwin Efendi Lubis mendesak Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi melakukan evaluasi keputusan penundaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tatap muka di kabupaten itu.
Baca juga: Soal tambang illegal di Pantai Barat, Bupati Madina surati Kapolres
"Siapa yang bisa menjamin pandemi ini bisa berakhir bulan depan atau dua bulan yang akan datang. Jadi kalau ini tidak selesai sampai tiga tahun atau lima tahun yang akan datang akan seperti ini kita buat anak-anak kita," ujar Erwin kepada ANTARA, Sabtu (16/1).
Erwin menyebut, pelaksanaan aktivitas KBM untuk tingkat TK, SD, SMP dan SMA sederajat ini tentunya tetap dengan mengedepankan prosedur Protokol Kesehatan (Prokes) COVID-19.
"Bila yang biasa satu kelas 40 orang, ya bisa dibuat 15 orang. Para siswa nantinya juga wajib memakai masker. Sedangkan pihak sekolah menyediakan tempat cuci tangan, ya, sesuai Protokol kesehatan lah," tegas Erwin.
Baca juga: Tambang di Sulangaling, DPRD Madina minta Kepolisian tindak lanjuti pengaduan warga
Erwin menjelaskan, penundaan belajar tatap muka yang telah berlangsung lama ini telah membuat keresahan bagi orang tua siswa, bahkan, tingkat kenakalan anakpun disebutnya menjadi semakin bertambah.
"Anak sekarang ini alasannya Daring pakai HP, padahal main game bahkan buka situs porno," sebut Ketua Dewan.
Usulan pemberlakuan sekolah tatap muka ini sendiri telah banyak mendapat desakan dari masyarakat. Dan Pemerintah Daerah sendiri juga telah berupaya memperjuangkan apa yang diinginkan oleh masyarakat itu, salah satunya dengan mengirimkan surat ke Gubsu.
Peraturan Bupati tentang tata cara panduan pelaksanaan pembelajaran tatap muka di TK, Paud, SD dan SMP juga sudah keluar bahkan sejumlah persyaratan lainnya telah disiapkan.
"Saya sebagai warga Madina dan sebagai Ketua DPRD sangat mendukung keputusan Bupati apabila beliau mengambil sikap dan keputusan untuk pelaksanaan sekolah tatap muka di Madina, dan tentunya pelaksanaannya tetap menerapkan Prokes," ujar Erwin yang juga Ketua DPC Partai Gerindra Madina itu.
"Kalau memang keputusan ini didukung oleh seluruh Forkopimda kenapa tidak bisa. Sumatera Barat bisa kok," tambah Ketua Dewan.
Erwin menilai upaya Pemkab Madina untuk melaksanakan KBM tatap muka sudah ada, namun kondisinya saat ini tersandung dengan peraturan dari Pemerintah pusat dan Provinsi.
Untuk itu dia meminta kepada Gubsu agar melihat jauh kebawah untuk tidak menyamakan kondisi Medan dan Mandailing Natal yang sekolahnya masih banyak tersentuh oleh jaringan telekomunikasi dan perkampungan.
"Jangan samakan Medan dengan Madina, kami disini banyakan kampung daripada perkotaan. Masyarakat yang bersosialisasi disini saja, beda jauh dengan perkotaan," katanya.
Sementara itu, dari data perkembangan penangan COVID-19 Mandailing Natal, Jumat (16/1) jumlah orang terkonfirmasi tercatat 1 orang dan itupun merupakan pelaku perjalanan. Sedangkan suspek dan probable tercatat nihil dan kontak erat 6.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2021