Menteri Sosial Juliari P Batubara mewacanakan peningkatan target graduasi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) pada tahun 2021.
"Kalau pak Dirjen bilang target graduasi 10 persen maka saya bilang jika perlu 30 persen pada tahun depan," sebut Juliari saat memberikan arahan pada rakor teknis SDM PKH kabupaten Simalungun, Kamis (12/11), di Pematangsiantar.
Peningkatan jumlah graduasi itu untuk memberikan kesempatan warga miskin yang belum pernah mendapatkan PKH bisa menggantikan mereka yang tergraduasi.
Baca juga: Kemensos siagakan hampir 39.000 relawan antisipasi La Nina
Untuk dapat mencapai target tersebut, dikatakan Juliari perlu kerja keras pendamping PKH dalam melaksanakan tugasnya.
Untuk itu, pendamping PKH harus menghilangkan rasa tidak enak hati kepada KPM PKH yang sudah layak digraduasi, tetapi enggan melakukannya.
Pendamping PKH dalam menjalankan tugasnya tidak hanya mendampingi tetapi juga menilai apakah KPM tersebut masih layak atau tidak menerima PKH, kata mantan ketua IMI dua periode tersebut.
Baca juga: Mensos: Kerukunan antarumat beragama di Tapsel contoh bagi daerah lain
Proses graduasi KPM PKH ada beberapa macam antara lain graduasi secara alami dan graduasi sejahtera mandiri dan ini harus dipahami KPM.
"Jangan sampai ada KPM yang sudah 10 tahun masih aja dapat bantuan. Ini sudah pasif income. Ini melanggar prinsip kemanusiaan. Ada lagi yang ramai di medsos seperti mereka sudah punya rumah bagus dan bisa mencicil kendaraan masih aja dapat PKH. Jangan sampai itu terjadi lagi," tegasnya.
Selain meningkatkan graduasi, Mensos juga meminta pendamping untuk menekan angka stunting dan TBC karena berdasarkan data badan kesehatan dunia Indonesia menempati urutan ke 3 jumlah penderita kedua penyakit tersebut.
Komitmen pemerintah dalam mengatasi TBC diwujudkan dengan Rakor dan bimtek peningkatan kualitas SDM PKH diikuti sebanyak 122 orang terdiri dari Dinas Sosial Provinsi, Dinsos Kabupaten Simalungun, SDM PKH Kabupaten Simalungun, Koordinator Wilayah dan Koordinator Regional Sumatera.
memasukkan penyakit ini dalam kategori penerima PKH dengan mendapatkan bantuan sebesar Rp 3 juta per jiwa.
Sedangkan untuk mengatasi gizi buruk pendamping PKH bertugas memastikan 1000 hari pertama balita mendapatkan asupan gizi yang cukup karena dalam PKH ada kategor ibu hamil dan anak balita masing masing sebesar 3 juta rupiah.
"Selain bantuan, materi pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) juga harus berisi materi pencegahan stunting dan bahaya TBC," jelasnya.
Sementara itu Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI Pepen Nazaruddin menjelaskan, penyaluran bantuan sosial PKH di 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara hingga bulan Oktober berjumlah Rp. 2 trilliun bagi 439.383 KPM PKH.
Sedangkan untuk tingkat nasional, penyaluran bantuan tahap akhir hingga tanggal 24 Oktober telah dicairkan secara serentak diseluruh Indonesia sebesar 36,8 triliun rupiah untuk 10 juta KPM termasuk untuk Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara.
Pepen juga menjelaskan dari target satu juta graduasi PKH telah tercapai sebanyak 860.657 KPM pada bulan November ini.
"Untuk provinsi Sumatera Utara tercatat telah menggraduasi sebanyak 27.810 KPM atau 6,1 persen dari total KPM. Kabupaten Simalungun tercatat menggraduasi sebanyak 1.066 KPM atau 4.16 persen dari total KPM," imbuh Pepen.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2020
"Kalau pak Dirjen bilang target graduasi 10 persen maka saya bilang jika perlu 30 persen pada tahun depan," sebut Juliari saat memberikan arahan pada rakor teknis SDM PKH kabupaten Simalungun, Kamis (12/11), di Pematangsiantar.
Peningkatan jumlah graduasi itu untuk memberikan kesempatan warga miskin yang belum pernah mendapatkan PKH bisa menggantikan mereka yang tergraduasi.
Baca juga: Kemensos siagakan hampir 39.000 relawan antisipasi La Nina
Untuk dapat mencapai target tersebut, dikatakan Juliari perlu kerja keras pendamping PKH dalam melaksanakan tugasnya.
Untuk itu, pendamping PKH harus menghilangkan rasa tidak enak hati kepada KPM PKH yang sudah layak digraduasi, tetapi enggan melakukannya.
Pendamping PKH dalam menjalankan tugasnya tidak hanya mendampingi tetapi juga menilai apakah KPM tersebut masih layak atau tidak menerima PKH, kata mantan ketua IMI dua periode tersebut.
Baca juga: Mensos: Kerukunan antarumat beragama di Tapsel contoh bagi daerah lain
Proses graduasi KPM PKH ada beberapa macam antara lain graduasi secara alami dan graduasi sejahtera mandiri dan ini harus dipahami KPM.
"Jangan sampai ada KPM yang sudah 10 tahun masih aja dapat bantuan. Ini sudah pasif income. Ini melanggar prinsip kemanusiaan. Ada lagi yang ramai di medsos seperti mereka sudah punya rumah bagus dan bisa mencicil kendaraan masih aja dapat PKH. Jangan sampai itu terjadi lagi," tegasnya.
Selain meningkatkan graduasi, Mensos juga meminta pendamping untuk menekan angka stunting dan TBC karena berdasarkan data badan kesehatan dunia Indonesia menempati urutan ke 3 jumlah penderita kedua penyakit tersebut.
Komitmen pemerintah dalam mengatasi TBC diwujudkan dengan Rakor dan bimtek peningkatan kualitas SDM PKH diikuti sebanyak 122 orang terdiri dari Dinas Sosial Provinsi, Dinsos Kabupaten Simalungun, SDM PKH Kabupaten Simalungun, Koordinator Wilayah dan Koordinator Regional Sumatera.
memasukkan penyakit ini dalam kategori penerima PKH dengan mendapatkan bantuan sebesar Rp 3 juta per jiwa.
Sedangkan untuk mengatasi gizi buruk pendamping PKH bertugas memastikan 1000 hari pertama balita mendapatkan asupan gizi yang cukup karena dalam PKH ada kategor ibu hamil dan anak balita masing masing sebesar 3 juta rupiah.
"Selain bantuan, materi pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) juga harus berisi materi pencegahan stunting dan bahaya TBC," jelasnya.
Sementara itu Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI Pepen Nazaruddin menjelaskan, penyaluran bantuan sosial PKH di 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara hingga bulan Oktober berjumlah Rp. 2 trilliun bagi 439.383 KPM PKH.
Sedangkan untuk tingkat nasional, penyaluran bantuan tahap akhir hingga tanggal 24 Oktober telah dicairkan secara serentak diseluruh Indonesia sebesar 36,8 triliun rupiah untuk 10 juta KPM termasuk untuk Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara.
Pepen juga menjelaskan dari target satu juta graduasi PKH telah tercapai sebanyak 860.657 KPM pada bulan November ini.
"Untuk provinsi Sumatera Utara tercatat telah menggraduasi sebanyak 27.810 KPM atau 6,1 persen dari total KPM. Kabupaten Simalungun tercatat menggraduasi sebanyak 1.066 KPM atau 4.16 persen dari total KPM," imbuh Pepen.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2020