Penggiat sosial dan anti korupsi Wahana Anak Pinggiran Indonesia (Wahapi) serta Generasi Aktivis Repormasi Indonesia Sumatera Utara (GariSU) menentang keras dilaksanakannya lelang jabatan tinggi pratama di lingkungan Pemkot Tanjungbalai.
Hal itu diungkapkan Ketua WAHAPI, Andrian Sulin menyikapi Pengumuman Nomor 10/Pansel-JPT/TB/2020 tentang perubahan atas pengumuman seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama secara terbuka pemerintah kota tanjungbalai Nomor 10/PANSEL-JPT/TB/2019 tanggal 6 Agustus 2019 tentang seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama secara terbuka di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai.
Baca juga: Kapolrestabes Medan diminta dalami pengakuan JSP "TS" Wali Kota Tanjungbalai
Sulin mengatakan, menjelang Pilkada Tanjungbalai 2020, tidak patut Pemkot Tanjungbalai menggelar lelang jabatan, sebab ini akan mempengaruhi situasi politik yang dinilai menguntungkan pihak-pihak tertentu.
"Pelaksanaan Pilkada Tanjungbalai hanya tinggal menghitung hari. Kita tidak ingin lelang jabatan ini dimanfaatkan oknum tertentu untuk kepentingan politik yang ingin mengeruk keuntungan pribadi maupun kelompok," kata Andrian Sulin di Tanjungbalai, Jum'at (16/10).
Dia melanjutkan, kuat dugaan dalam lelang jabatan itu nanti syarat akan kepentingan jual-beli jabatan yang mengarah kepada praktik Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).
Apalagi beredar kabar bahwa sejumlah ASN yang saat ini sebagai pelaksana tugas (Plt) kepala dinas di beberapa instansi di jajaran Pemkot Tanjungbalai akan mengikuti seleksi lelang jabatan tersebut.
Misalnya oknum ES salah seorang Plt Kepala Dinas yang pernah sebagai terpidana kasus korupsi, namun digadang-gadang akan didepenitifkan setelah mengikuti seleksi lelang jabatan. Ini merupakan isyarat akan terjadinya praktik jual-beli jabatan.
"Kami menentang keras dilaksanakannya seleksi lelang jabatan sesuai pengumuman yang ada dan mendesak pejabat sementara Wali Kota Tanjungbalai membatalkan lelang jabatan itu," kata Sulin didampingi Ketua Gari-SU, Rudy Bakti.
Sementara itu Rudy Bakti mengakui, jika seleksi lelang jabatan tetap dilaksanakan, maka Gari-SU dan WAHAPI akan melakukan unjukrasa penolakan ke Pemkot Tanjungbalai.
"Kami akan demo terkait pelaksanaan lelang jabatan tersebut, kita tidak ingin ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan dan diuntungkan dalam pelaksanaannya," tegas Rudi.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2020
Hal itu diungkapkan Ketua WAHAPI, Andrian Sulin menyikapi Pengumuman Nomor 10/Pansel-JPT/TB/2020 tentang perubahan atas pengumuman seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama secara terbuka pemerintah kota tanjungbalai Nomor 10/PANSEL-JPT/TB/2019 tanggal 6 Agustus 2019 tentang seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama secara terbuka di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai.
Baca juga: Kapolrestabes Medan diminta dalami pengakuan JSP "TS" Wali Kota Tanjungbalai
Sulin mengatakan, menjelang Pilkada Tanjungbalai 2020, tidak patut Pemkot Tanjungbalai menggelar lelang jabatan, sebab ini akan mempengaruhi situasi politik yang dinilai menguntungkan pihak-pihak tertentu.
"Pelaksanaan Pilkada Tanjungbalai hanya tinggal menghitung hari. Kita tidak ingin lelang jabatan ini dimanfaatkan oknum tertentu untuk kepentingan politik yang ingin mengeruk keuntungan pribadi maupun kelompok," kata Andrian Sulin di Tanjungbalai, Jum'at (16/10).
Dia melanjutkan, kuat dugaan dalam lelang jabatan itu nanti syarat akan kepentingan jual-beli jabatan yang mengarah kepada praktik Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).
Apalagi beredar kabar bahwa sejumlah ASN yang saat ini sebagai pelaksana tugas (Plt) kepala dinas di beberapa instansi di jajaran Pemkot Tanjungbalai akan mengikuti seleksi lelang jabatan tersebut.
Misalnya oknum ES salah seorang Plt Kepala Dinas yang pernah sebagai terpidana kasus korupsi, namun digadang-gadang akan didepenitifkan setelah mengikuti seleksi lelang jabatan. Ini merupakan isyarat akan terjadinya praktik jual-beli jabatan.
"Kami menentang keras dilaksanakannya seleksi lelang jabatan sesuai pengumuman yang ada dan mendesak pejabat sementara Wali Kota Tanjungbalai membatalkan lelang jabatan itu," kata Sulin didampingi Ketua Gari-SU, Rudy Bakti.
Sementara itu Rudy Bakti mengakui, jika seleksi lelang jabatan tetap dilaksanakan, maka Gari-SU dan WAHAPI akan melakukan unjukrasa penolakan ke Pemkot Tanjungbalai.
"Kami akan demo terkait pelaksanaan lelang jabatan tersebut, kita tidak ingin ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan dan diuntungkan dalam pelaksanaannya," tegas Rudi.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2020