Pemprov Sumatera Utara segera menindaklanjuti hasil Reses III Tahun Sidang I Tahun 2019-2020 anggota DPRD Sumut, terutama hal-hal yang menjadi prioritas dan berkaitan langsung dengan masyarakat banyak.
Hal tersebut disampaikan Sekda Sumut R Sabrina yang mewakili Gubernur Sumut Edy Rahmayadi pada rapat paripurna di Gedung Paripurna DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, Selasa (6/10).
Sabrina menyampaikan, Pemprov Sumut terlebih dahulu harus mengklasifikasikan masukan-masukan dari masyarakat yang diserap melalui kegiatan reses anggota dewan. Hal ini perlu dilakukan, karena keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah saat ini.
"Masukan atau aspirasi masyarakat tersebut harus dapat kita klasifikasikan berdasarkan prioritas yang harus segera dilaksanakan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran yang dimiliki," katanya.
Bukan hanya memberikan masukan, masyarakat juga diharapkan ikut serta dalam mengontrol penyelenggaraan pemerintah. Kemudian juga masyarakat bukan lagi sebagai objek dalam pembangunan, tetapi juga proaktif dalam pembangunan.
“Eksistensi masyarakat tidak lagi diposisikan hanya sebagai objek saja dalam proses pembangunan, melainkan telah menjadi bagian yang proaktif sejak proses penyusunan rencana pembangunan sampai dengan pengawasan terhadap implementasi program pembangunan itu," katanya.
Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting ketika memimpin rapat meminta kepada Pemprov Sumut agar segera merealisasikan masukan-masukan dari masyarakat.
Dengan begitu pembangunan masyarakat bisa tercipta di Sumut dan mampu memajukan provinsi yang berpenduduk 14 juta jiwa ini.
"Kita sebagai wakil rakyat tentu ingin semua masukan masyarakat dari hasil reses III bisa diimplementasikan. Tetapi kita tahu saat ini dalam masa pandemi COVID-19 sehingga anggaran pemerintah sangat terbatas. Tetapi kita tentu akan terus memantau apa yang akan jadi prioritas Pemprov Sumut dan mendesak agar implementasinya dilaksanakan segera," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2020
Hal tersebut disampaikan Sekda Sumut R Sabrina yang mewakili Gubernur Sumut Edy Rahmayadi pada rapat paripurna di Gedung Paripurna DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, Selasa (6/10).
Sabrina menyampaikan, Pemprov Sumut terlebih dahulu harus mengklasifikasikan masukan-masukan dari masyarakat yang diserap melalui kegiatan reses anggota dewan. Hal ini perlu dilakukan, karena keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah saat ini.
"Masukan atau aspirasi masyarakat tersebut harus dapat kita klasifikasikan berdasarkan prioritas yang harus segera dilaksanakan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran yang dimiliki," katanya.
Bukan hanya memberikan masukan, masyarakat juga diharapkan ikut serta dalam mengontrol penyelenggaraan pemerintah. Kemudian juga masyarakat bukan lagi sebagai objek dalam pembangunan, tetapi juga proaktif dalam pembangunan.
“Eksistensi masyarakat tidak lagi diposisikan hanya sebagai objek saja dalam proses pembangunan, melainkan telah menjadi bagian yang proaktif sejak proses penyusunan rencana pembangunan sampai dengan pengawasan terhadap implementasi program pembangunan itu," katanya.
Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting ketika memimpin rapat meminta kepada Pemprov Sumut agar segera merealisasikan masukan-masukan dari masyarakat.
Dengan begitu pembangunan masyarakat bisa tercipta di Sumut dan mampu memajukan provinsi yang berpenduduk 14 juta jiwa ini.
"Kita sebagai wakil rakyat tentu ingin semua masukan masyarakat dari hasil reses III bisa diimplementasikan. Tetapi kita tahu saat ini dalam masa pandemi COVID-19 sehingga anggaran pemerintah sangat terbatas. Tetapi kita tentu akan terus memantau apa yang akan jadi prioritas Pemprov Sumut dan mendesak agar implementasinya dilaksanakan segera," katanya.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2020