Pemkab Langkat akan terus menempatkan guru Aparatut Sipil Negara (ASN) yang bertugas pada daerah terpencil sesuai dengan penempatan tugas yang ditetapkan, selain itu pembangunan akan mengutamakan skala prioritas.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat Indra Salahuddin, saat mewakili Bupati saat menyampaikan jawaban atas pemandangan umum anggota DPRD dalam penyampaian Laporan Pertanggung Jawaban Bupati 2019, di Stabat, Selasa, yang dipimpin Ketua Surialam.
Indra Salahuddin menyampaikan Pemkab Langkat akan tetap melakukan pengawasan dan audit untuk mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, akan menempatkan guru PNS di daerah terpencil.
Baca juga: FBPI DPRD Langkat minta pembahasan LPJ 2019 serius dilakukan
Baca juga: MUI dan BNN Langkat sepakat bentuk relawan penyuluh anti narkoba
Melaksanakan proses pembangunan akan tetap dilakukan dengan skala prioritas, juga telah membuat pelayanan terpadu untuk mencegah meningkatnya tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak yang melibatkan aktivis yang peduli dengan anak dan perempuan.
Selain itu, melakukan pemantuan terhadap pertumbuhan bayi dan ibu hamil di posyandu dan memberi vitamin kepada ibu hamil, pembinaan bumdes dilakukan secara rutin sesuai undang-undang yang berlaku, RSU Tanjung Pura telah membuka aplikasi dalam peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.
Ketua DPRD Langkat Surialam pada kesempatan itu menyampaikan rapat paripurna DPRD ini dalam rangka mendengarkan jawaban Bupati Langkat atas pandangan umum fraksi terhadap penyampaian ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD T.A 2019.
Pihak DPRD telah menerima jawaban Bupati Langkat terkait Ranperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 dari Bupati Langkat dan akan dibahas kembali dalam paripurna berikutnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2020
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat Indra Salahuddin, saat mewakili Bupati saat menyampaikan jawaban atas pemandangan umum anggota DPRD dalam penyampaian Laporan Pertanggung Jawaban Bupati 2019, di Stabat, Selasa, yang dipimpin Ketua Surialam.
Indra Salahuddin menyampaikan Pemkab Langkat akan tetap melakukan pengawasan dan audit untuk mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, akan menempatkan guru PNS di daerah terpencil.
Baca juga: FBPI DPRD Langkat minta pembahasan LPJ 2019 serius dilakukan
Baca juga: MUI dan BNN Langkat sepakat bentuk relawan penyuluh anti narkoba
Melaksanakan proses pembangunan akan tetap dilakukan dengan skala prioritas, juga telah membuat pelayanan terpadu untuk mencegah meningkatnya tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak yang melibatkan aktivis yang peduli dengan anak dan perempuan.
Selain itu, melakukan pemantuan terhadap pertumbuhan bayi dan ibu hamil di posyandu dan memberi vitamin kepada ibu hamil, pembinaan bumdes dilakukan secara rutin sesuai undang-undang yang berlaku, RSU Tanjung Pura telah membuka aplikasi dalam peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.
Ketua DPRD Langkat Surialam pada kesempatan itu menyampaikan rapat paripurna DPRD ini dalam rangka mendengarkan jawaban Bupati Langkat atas pandangan umum fraksi terhadap penyampaian ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD T.A 2019.
Pihak DPRD telah menerima jawaban Bupati Langkat terkait Ranperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 dari Bupati Langkat dan akan dibahas kembali dalam paripurna berikutnya.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2020