Fraksi Bintang Persatuan Indonesia (FBPI) DPRD Kabupaten Langkat meminta pimpinan dan seluruh anggota agar melakukan pembahasan secara serius dan sungguh-sungguh, serta melakukan kunjungan ke lapangan menyangkut LPJ APBD 2019 sebesar Rp2.361.512.739.444,63.
Hal itu disampaikan juru bicara Fraksi BPI DPRD Langkat Safii, Senin, di Stabat, dalam pandangan umum fraksi tersebut.
Safii menjelaskan berbagai catatan trlah disampaikan diantaranya banyaknya silpa antara lain belanja obat-obatan pada Dinas Kesehatan dianggarkan Rp 22.134.339.858, terealisasi sebesar Rp14.629.171.241, silpa Rp7.505.228.617.
Ada juga belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat pada Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) dianggarkan Rp1.667.600.000, terealisasi Rp 539.000.000 atau silpa sebesar Rp1.128.600.000, katanya.
Demikian juga dengan belanja operasi khususnya belanja pegawai dianggarkan Rp1.229.269.595.718, terealisasi Rp1.079.112.528.479,57 atau ada silpa Rp150.157.067.238,57.
Safii menambahkan yang sangat ironis lagi dari informasi yang disampaikan masyarakat tentang kualitas pekerjaan rekanan yang mengerjakan proyek dikerjakan dengan kualitas yang rendah.
Dimana dana proyek tersebut yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) pada program jalan dan jembatan sebesar Rp136.160.125.588.000, untuk itu diperlukan tindakan agar anggota DPRD Langkat dapat melihat secara langsung ke lapangan, katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2020
Hal itu disampaikan juru bicara Fraksi BPI DPRD Langkat Safii, Senin, di Stabat, dalam pandangan umum fraksi tersebut.
Safii menjelaskan berbagai catatan trlah disampaikan diantaranya banyaknya silpa antara lain belanja obat-obatan pada Dinas Kesehatan dianggarkan Rp 22.134.339.858, terealisasi sebesar Rp14.629.171.241, silpa Rp7.505.228.617.
Ada juga belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat pada Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) dianggarkan Rp1.667.600.000, terealisasi Rp 539.000.000 atau silpa sebesar Rp1.128.600.000, katanya.
Demikian juga dengan belanja operasi khususnya belanja pegawai dianggarkan Rp1.229.269.595.718, terealisasi Rp1.079.112.528.479,57 atau ada silpa Rp150.157.067.238,57.
Safii menambahkan yang sangat ironis lagi dari informasi yang disampaikan masyarakat tentang kualitas pekerjaan rekanan yang mengerjakan proyek dikerjakan dengan kualitas yang rendah.
Dimana dana proyek tersebut yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) pada program jalan dan jembatan sebesar Rp136.160.125.588.000, untuk itu diperlukan tindakan agar anggota DPRD Langkat dapat melihat secara langsung ke lapangan, katanya.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2020