Pemerintah bersama DPRD Madina mulai menyalurkan paket sembako sebanyak 21.331 paket yang diperuntukkan bagi warga terkena dampak COVID-19 atau virus Corona.
Penerima paket Sembako tersebut adalah warga miskin di luar dari penerima PKH dan Rastra. Bantuan sosial ini bersumber dari refocusing atau penyesuaian anggaran APBD untuk penanganan COVID-19 yang sebelumnya telah dibahas di paripurna DPRD Madina.
Penyaluran paket Sembako ini melalui 40 orang anggota DPRD Madina. Masing-masing anggota dewan diberikan 500 paket sembako untuk disalurkan bagi masyarakat penerima di wilayahnya.
Adapun isi paket sembako yaitu beras 10 Kg, telur 1 papan, minyak makan 1 liter, dan gula putih 1 kg.
Bupati Madina Drs Dahlan Hasan Nasution melalui Kabag Humas dan Protokol Wildan Nasution kepada wartawan, Selasa (28/04) sore mengatakan, paket sembako tersebut sudah berada di gedung serba guna Desa Parbangunan, Panyabungan dan siap untuk dibagikan kepada penerima.
"Paketnya sudah standby. Jumlahnya semua 21.331 paket dan akan disalurkan melalui anggota dewan kepada masyarakat miskin yang terkena dampak COVID-19," ujarnya.
Bantuan sosial ini bersumber dari refocusing anggaran untuk penanganan virus Corona. Yang mana Rp 12 miliar anggaran kita untuk penanganan Covid-19. Terdiri dari Rp5 miliar untuk gugus tugas, dan Rp7 miliar untuk bantuan sosial kepada masyarakat.
Baca juga: Bupati Madina akui blokir rekening TKS di Dinas Pendidikan
Baca juga: APBD Madina dipotong 70 persen, Bupati akan surati Menkeu dan Mendagri
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, M Taufik Lubis menyebutkan, penyaluran sembako ini adalah anggota DPRD Madina. Setiap anggota dewan akan menyalurkan 500 paket sembako untuk dibagikan kepada masyarakat.
"Yang menyalurkan anggota dewan, harapan kita bantuan ini bermanfaat bagi masyarakat kita yang terkena dampak sosial dan ekonomi akibat wabah virus Corona," kata Taufik.
Baca juga: Forkopimda sepakat tambang ilegal di sungai Batang Natal ditertibkan
Terpisah, Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Madina menyampaikan terima kasih kepada Pemkab Madina atas jaringan pengaman sosial dalam bentuk bantuan sosial yang mulai dibagikan kepada masyarakat
"Kebijakan jaringan Pengaman Sosial melalui Bansos ini bersumber dari APBD yang penyalurannya melalui bantuan rekan-rekan anggota DPRD," kata Sobir Lubis, anggota fraksi partai Golkar DPRD Madina.
Fraksi Partai Golkar, kata Sobir, mendorong Pemerintah agar kiranya mengeluarkan paket kebijakan penanganan dampak ekonomi melalui pemberdayaan UMKM dan koperasi.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2020
Penerima paket Sembako tersebut adalah warga miskin di luar dari penerima PKH dan Rastra. Bantuan sosial ini bersumber dari refocusing atau penyesuaian anggaran APBD untuk penanganan COVID-19 yang sebelumnya telah dibahas di paripurna DPRD Madina.
Penyaluran paket Sembako ini melalui 40 orang anggota DPRD Madina. Masing-masing anggota dewan diberikan 500 paket sembako untuk disalurkan bagi masyarakat penerima di wilayahnya.
Adapun isi paket sembako yaitu beras 10 Kg, telur 1 papan, minyak makan 1 liter, dan gula putih 1 kg.
Bupati Madina Drs Dahlan Hasan Nasution melalui Kabag Humas dan Protokol Wildan Nasution kepada wartawan, Selasa (28/04) sore mengatakan, paket sembako tersebut sudah berada di gedung serba guna Desa Parbangunan, Panyabungan dan siap untuk dibagikan kepada penerima.
"Paketnya sudah standby. Jumlahnya semua 21.331 paket dan akan disalurkan melalui anggota dewan kepada masyarakat miskin yang terkena dampak COVID-19," ujarnya.
Bantuan sosial ini bersumber dari refocusing anggaran untuk penanganan virus Corona. Yang mana Rp 12 miliar anggaran kita untuk penanganan Covid-19. Terdiri dari Rp5 miliar untuk gugus tugas, dan Rp7 miliar untuk bantuan sosial kepada masyarakat.
Baca juga: Bupati Madina akui blokir rekening TKS di Dinas Pendidikan
Baca juga: APBD Madina dipotong 70 persen, Bupati akan surati Menkeu dan Mendagri
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, M Taufik Lubis menyebutkan, penyaluran sembako ini adalah anggota DPRD Madina. Setiap anggota dewan akan menyalurkan 500 paket sembako untuk dibagikan kepada masyarakat.
"Yang menyalurkan anggota dewan, harapan kita bantuan ini bermanfaat bagi masyarakat kita yang terkena dampak sosial dan ekonomi akibat wabah virus Corona," kata Taufik.
Baca juga: Forkopimda sepakat tambang ilegal di sungai Batang Natal ditertibkan
Terpisah, Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Madina menyampaikan terima kasih kepada Pemkab Madina atas jaringan pengaman sosial dalam bentuk bantuan sosial yang mulai dibagikan kepada masyarakat
"Kebijakan jaringan Pengaman Sosial melalui Bansos ini bersumber dari APBD yang penyalurannya melalui bantuan rekan-rekan anggota DPRD," kata Sobir Lubis, anggota fraksi partai Golkar DPRD Madina.
Fraksi Partai Golkar, kata Sobir, mendorong Pemerintah agar kiranya mengeluarkan paket kebijakan penanganan dampak ekonomi melalui pemberdayaan UMKM dan koperasi.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2020