Pemerintah kota Sibolga menyetujui besaran anggaran Pilkada Sibolga tahun 2020 yang bersumber dari APBD kota Sibolga tahun 2020. Adapun besaran yang ditampung Pemkot sebesar Rp13,5 miliar untuk biaya keseluruhan yakni, KPU, Bawaslu dan kepolisian.
Demikian dikatakan Ketua KPU Sibolga Khalid Walid menjawab ANTARA, Rabu (18/9) di Sibolga.
“Saat audensi komisioner KPU dengan Wali kota Sibolga kemarin telah diungkapkan besaran anggaran Pilkada Sibolga yaitu Rp13,5 miliar. Dengan rincian, untuk KPU sebesar Rp9.465.286.300, dan sisanya untuk Bawaslu dan kepolisian,” terangnya.
Dikatakan Khalid, awalnya KPU mengusulkan anggaran ke Pemkot sebesar Rp14,7 miliar, namun yang disetuji Pemkot Rp9.465.286.300, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Karena anggarannya dipangkas, kegiatan dan volume kerja KPU pun terpaksa dikurangi juga.
Ditanya apakah anggaran KPU mengalami kenaikan dibanding 5 tahun lalu? Menurut Khalid ada kenaikan sekitar Rp2,4 miliar, dan itu wajar dikarenakan adanya perbedaan harga barang serta standar biaya masukan dan operasional dari harga 5 tahun lalu.
“Kenaikan 30 persen dari anggaran yang lama itu masih wajar, karena kita ada pengadaan kotak suara dan bilik suara. Kotak dan bilik suara berbahan duplex yang dipakai saat pemilu kemarin, itu untuk sekali pakai saja, sehingga kita harus menganggarkan pengadaan yang baru sesuai PKPU,” jawabnya.
Masih menurut penjelasan Ketua KPU, dana anggaran KPU yang sudah disetuji akan dituangkan dalam bentuk penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) yang akan dilakukan pada tanggal 19 September 2019. Karena berdasarkan P-KPU 15/2019, penandatanganan NPHD dilakukan paling lambat 1 Oktober 2019.
“Sesuai dengan aturan P-KPU nomor 15 tahun 2019 dijelaskan, pencairan dana hibah dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan sekaligus dan secara bertahap. Untuk tahap pertama paling sedikit 40% dari nilai NPHD. Sedangkan untuk tahap kedua, paling sedikit 50 persen dan dicairkan 4 bulan sebelum hari pemungutan suara. Sisanya 10 % lagi dicairkan paling sedikit 1 bulan sebelum pemungutan suara,” jelas Khalid.
Lebih lanjut Khalid mengungkapkan, tahapan Pilkada Sibolga sudah dimulai sejak September 2019. Karena itu KPU sudah mengajukan anggaran untuk melaksanakan tahapan pemilu Sibolga sekitar Rp450 juta, namun yang disetujui hanya Rp200 juta
Baca juga: Komisioner KPU Sibolga sampaikan kondisi gedung KPU kepada wali kota
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019
Demikian dikatakan Ketua KPU Sibolga Khalid Walid menjawab ANTARA, Rabu (18/9) di Sibolga.
“Saat audensi komisioner KPU dengan Wali kota Sibolga kemarin telah diungkapkan besaran anggaran Pilkada Sibolga yaitu Rp13,5 miliar. Dengan rincian, untuk KPU sebesar Rp9.465.286.300, dan sisanya untuk Bawaslu dan kepolisian,” terangnya.
Dikatakan Khalid, awalnya KPU mengusulkan anggaran ke Pemkot sebesar Rp14,7 miliar, namun yang disetuji Pemkot Rp9.465.286.300, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Karena anggarannya dipangkas, kegiatan dan volume kerja KPU pun terpaksa dikurangi juga.
Ditanya apakah anggaran KPU mengalami kenaikan dibanding 5 tahun lalu? Menurut Khalid ada kenaikan sekitar Rp2,4 miliar, dan itu wajar dikarenakan adanya perbedaan harga barang serta standar biaya masukan dan operasional dari harga 5 tahun lalu.
“Kenaikan 30 persen dari anggaran yang lama itu masih wajar, karena kita ada pengadaan kotak suara dan bilik suara. Kotak dan bilik suara berbahan duplex yang dipakai saat pemilu kemarin, itu untuk sekali pakai saja, sehingga kita harus menganggarkan pengadaan yang baru sesuai PKPU,” jawabnya.
Masih menurut penjelasan Ketua KPU, dana anggaran KPU yang sudah disetuji akan dituangkan dalam bentuk penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) yang akan dilakukan pada tanggal 19 September 2019. Karena berdasarkan P-KPU 15/2019, penandatanganan NPHD dilakukan paling lambat 1 Oktober 2019.
“Sesuai dengan aturan P-KPU nomor 15 tahun 2019 dijelaskan, pencairan dana hibah dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan sekaligus dan secara bertahap. Untuk tahap pertama paling sedikit 40% dari nilai NPHD. Sedangkan untuk tahap kedua, paling sedikit 50 persen dan dicairkan 4 bulan sebelum hari pemungutan suara. Sisanya 10 % lagi dicairkan paling sedikit 1 bulan sebelum pemungutan suara,” jelas Khalid.
Lebih lanjut Khalid mengungkapkan, tahapan Pilkada Sibolga sudah dimulai sejak September 2019. Karena itu KPU sudah mengajukan anggaran untuk melaksanakan tahapan pemilu Sibolga sekitar Rp450 juta, namun yang disetujui hanya Rp200 juta
Baca juga: Komisioner KPU Sibolga sampaikan kondisi gedung KPU kepada wali kota
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019