Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Tanjungbalai mengajak seluruh elemen warga masyarakat menjaga situasi kamtibmas demi keutuhan bangsa dan negara, serta menolak people power yang digaungkan sejumlah elit politik.
Hal itu diungkapkan Ketua DPD KNPI Tanjungbalai, Mahyaruddin Salim Batu Bara, menyikapi gonjang ganjing situasi politik nasional pascapemungutan suara Pemlihan Umum (Pemilu) 17 April 2019.
Menurut Mahyaruddin, seluruh komponen bangsa harus mendukung proses demokrasi yang sudah dilaksanakan secara konsitusi sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku di republik ini.
"Pemilu 17 april 2019 telah berakhir, terlaksana dengan baik dan aman. Saatnya kita menunggu hasil rekapitulasi yang akan dilakukan KPU RI pada 22 Mei mendatang," katanya di Tanjungbalai, Minggu (18/5).
Baca juga: Pemilu lancar, DPRD Apresiasi kinerja KPU Tanjungbalai
Ia melanjutkan, wacana people power yang dimunculkan oleh sebahagian elit politik untuk melanggengkan kepentingannya
usai pemungutan suara wajib ditolak karena dinilai inkonstitusional.
"KNPI dengan tegas menolak segala bentuk gerakan inkonstitusional yang bisa menyebabkan perpecahan dan konflik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara," ungkapnya.
Mahyaruddin juga mengajak seluruh elemen organisasi kepemudaan dan anak-anak bangsa bersama TNI/Polri, khusnya di Kota Tanjungbalai agar menjaga persatuan dan kesatuan.
Dikatakannya, apabila ada pihak yang merasa tidak puas atau menolak penetapan hasil Pemilu yang akan diumkan KPU RI, maka pihak tersebut dapat melakukan upaya hukum dalam penyelesaian sengketa pemilu sesuai ketentuan berlaku.
Karena, berdasarkan ketentuan Undang- Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, para pihak yang tidak terima atau menolak hasil Pemilu dibenarkan untuk mengajukan gugatan melalui Mahkamah Konstitusi/MK.
"Jadi, kalau ada yang tidak terima hasil penetapan KPU RI, silakan mengajukan gugatan ke MK, bukan melakukan suatu gerakan yang dapat mengancam keutuhan bangsa dan negara," kata Mahyaruddin di gedung pemuda/knpi, jalan Gaharu, Tanjungbalai.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019
Hal itu diungkapkan Ketua DPD KNPI Tanjungbalai, Mahyaruddin Salim Batu Bara, menyikapi gonjang ganjing situasi politik nasional pascapemungutan suara Pemlihan Umum (Pemilu) 17 April 2019.
Menurut Mahyaruddin, seluruh komponen bangsa harus mendukung proses demokrasi yang sudah dilaksanakan secara konsitusi sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku di republik ini.
"Pemilu 17 april 2019 telah berakhir, terlaksana dengan baik dan aman. Saatnya kita menunggu hasil rekapitulasi yang akan dilakukan KPU RI pada 22 Mei mendatang," katanya di Tanjungbalai, Minggu (18/5).
Baca juga: Pemilu lancar, DPRD Apresiasi kinerja KPU Tanjungbalai
Ia melanjutkan, wacana people power yang dimunculkan oleh sebahagian elit politik untuk melanggengkan kepentingannya
usai pemungutan suara wajib ditolak karena dinilai inkonstitusional.
"KNPI dengan tegas menolak segala bentuk gerakan inkonstitusional yang bisa menyebabkan perpecahan dan konflik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara," ungkapnya.
Mahyaruddin juga mengajak seluruh elemen organisasi kepemudaan dan anak-anak bangsa bersama TNI/Polri, khusnya di Kota Tanjungbalai agar menjaga persatuan dan kesatuan.
Dikatakannya, apabila ada pihak yang merasa tidak puas atau menolak penetapan hasil Pemilu yang akan diumkan KPU RI, maka pihak tersebut dapat melakukan upaya hukum dalam penyelesaian sengketa pemilu sesuai ketentuan berlaku.
Karena, berdasarkan ketentuan Undang- Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, para pihak yang tidak terima atau menolak hasil Pemilu dibenarkan untuk mengajukan gugatan melalui Mahkamah Konstitusi/MK.
"Jadi, kalau ada yang tidak terima hasil penetapan KPU RI, silakan mengajukan gugatan ke MK, bukan melakukan suatu gerakan yang dapat mengancam keutuhan bangsa dan negara," kata Mahyaruddin di gedung pemuda/knpi, jalan Gaharu, Tanjungbalai.
Editor : Akung
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019