Aekkanopan (Antaranews Sumut) - Tim monitoring Pemkab Labura yang terdiri dari Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM, Badan Ketahanan Pangan dan Polsek Kualuhhulu gagal mendapat informasi tentang harga eceran tertinggi (HET) Liquid Petrolium Gas (LPG), Kamis.

Hal itu dikarenakan saat mengunjungi Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) yang berada di Kualuhselatan. Yang datang pada saat itu Kadisdagkop Syahrul Adnan Hasibuan, Kadis Hanpang Adu P Sitorus, Kapolsek Kualuhhulu AKP J Tampubolon dan sejumlah pejabat lainnya.

Kedatangan mereka hanya diterima oleh admin perusahaan yang merupakan seorang perempuan bermarga Purba. Saat ditanya tentang ketersediaan LPG di tempat itu, Boru Purba itu menyatakan cukup tanpa merinci sampai kapan.

Namun saat ditanya tentang HET yang diberikan kepada agen, ia mengaku tidak berwenang memberi tahu. Karena wewenang itu menurutnya ada pada manajer atau pengusahanya. "Saya tidak bisa memberi tahu," katanya.

Adu Sitorus pun meminta wanita itu menghubungi atasannya. Setelah beberapa saat ia hanya menyatakan 'Bapak tidak bisa diganggu'. Jawaban itu membuat Kanit Intel Ipda J Sianipar merasa heran dan mempertanyakan mengapa HET itu seperti sebuah rahasia. 

"Ada apa ini? Kok seperti rahasia saja harga HET itu?" tanyanya dengan nada heran. Sementara itu sejumlah truk terlihat keluar masuk dari lokasi SPPBE saat tim masih berada di sekitar pos satpam.

Setelah berada beberapa saat di tempat itu, rombongan dari pejabat pemkab dan polsek pun kembali ke Aekkanopan. Di antara rombongan ada yang merasa curiga mengapa perusahaan yang disebut-sebut milik Jahisar Marpaung itu seperti menutupi sesuatu.

"Kok seperti ada yang ditutupi ya? Padahal yang datang adalah pejabat Pemkab dan dari kepolisian. Bagaimana lagi kalau yang lain? Pasti tak ditanggapi," katanya saat beranjak keluar dari areal perusahaan itu.
 

Pewarta: Sukardi

Editor : Juraidi


COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2018