Medan (Antaranews Sumut) - Seluruh kader Partai Persatuan Pembangunan di Provinsi Sumatera Utara diminta untuk solid dalam menghadapi polemik yang muncul pascapencalonan dalam pemilihan gubernur.
Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Yulizar Parlagutan Lubis di Medan, Kamis, mengatakan, partainya sedang menghadapi "cobaan" setelah proses pencalonan dalam pemilihan gubernur Sumut berkoalisi dengan PDI Perjuangan.
Masalah itu muncul karena pengurus pusat PPP menyetujui pasangan "pelangi", sedangkan DPW PPP Sumut menghendaki sama-sama beragama Islam sesuai aspirasi masyrakat dan kader di daerah.
Secara kepartaian, PPP tidak memiliki masalah dengan PDI Perjuangan yang terbukti mampu menyatukan persepsi dengan mendukung calon dalam pilkada di Kabupaten Batubara.
Video Oleh Irwan dan Irsan
"Kami bersahabat dengan PDI Perjuangan dengan mendukung calon di Barubara. Tapi yang didukung di Batubara adalah muslim-muslim," katanya.
Didampingi puluhan kader, Yulizar menyatakan bahwa pihaknya telah mendatangi kantor DPP PPP di Jakarta selama tiga hari untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat agar pasangan cagub-cawagub Sumut beragama Islam.
Selain aspirasi kader, harapan agar pasangan cagub-cawagub tersebut juga masukan dari ormas Islam di Sumut seperti Aljamiyatul Washliyah, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan ormas lainnya.
Dalam rapat dengan pengurus DPP PPP, pihaknya menyatakan penolakan jika bakal cagub-cawagub yang akan diusung bersama PDI Perjuangan tersebut dengan konsep "pelangi".
"Itu sesuai asas partai kami yang berasaskan Islam dan berlambangkan Ka`bah," kata politisi yang sering dipanggil Puli tersebut.
Sejak awal, pihaknya telah merekomendasikan tiga nama yakni Tengku Erry Nuradi (Gubernur Sumut), Edy Rahmayadi (mantan Pangkostrad), dan Syamsul Arifin (mantan Gubernur Sumut) kepada DPP PPP dan PDI Perjuangan untuk dicalonkan.
Setelah muncul nama Djarot Saiful Hidayat, sempat menawarkan nama Erry Nuradi, dan dua politisi PPP yang menjadi anggota DPR RI yakni Hasrul Azwar dan Fadly Nurzal.
Karena itu, PPP Sumut menolak keputusan untuk menduetkan Djarot Saiful Hidayat dan Sihar Sitorus dalam pemilihan gubernur.
"Kami siap menanggung segala risiko atas keputusan ini. Mengenai penonaktifan (sebagai ketua PPP Sumut), semua yang terjadi atas izin Allah," katanya.
Selain soliditas, pihaknya juga meminta seluruh kader untuk tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan PPP seperti membakar bendera dan baju partai.
"Kita tidak ada masalah dengan partai yang didirikan ulama ini. Ini urusan partai kita, kita urus partai kita," ujar Puli.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2018