Tanjungbalai, Sumut, 9/11 (Antara) - Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Tanjungbalai memonitoring kawasan kumuh di Kelurahan Mata Halasan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hunian sesuai program prioritas P2KP di daerah setempat.
Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (KPKD) Tanjungbalai Rolel Harahap di Tanjungbalai, Senin, mengatakan, pada tahun 2016 pemerintah melalui Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) fokus terhadap peningkatkan kualitas lingkungan kumuh menjadi hunian layak huni.
Keberadaan P2KP juga untuk menguatkan peran pemerintah kota dan pemangku kepentingan lainnya dalam sinergi dan integritas program dan pelaksanaan kegiatan penanganan permukiman kumuh masyarakat menjadi layak huni dan berkelanjutan.
"Tujuan dan Sasaran P2KP yaitu meningkatkan peran masyarakat dalam perencanaan, partisipatif, dan pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan dalam rangka penanganan permukiman kumuh," katanya.
Rolel Harahap yang juga Wakil Wali Kota Tanjungbalai mengimbau semua pihak yang terlibat dalam P2KP yakni Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) hendaknya serius melaksanakan pengentasan pemukiman kumuh.
"Sebagai pelaksana program PK2P, BKM diharapkan bekerja maksimal untuk mewujudkan Kota Tanjungbalai tanpa kumuh 2019," katanya.
Sementara itu, Ketua Forum BKM Kota Tanjungbalai Mulia Simatupang mengatakan, sejak beberapa tahun lalu pemerintah telah menyalurkan dana sebesar Rp38,695 miliar lebih kepada BKM di 31 kelurahan di Tanjungbalai.
"Puluhan miliar dana tersebut digunakan untuk pelaksanaan kegiatan penanganan pemukiman kumuh. Diharapkan program P2KP ini dapat berjalan secara berkelanjutan," ujarnya. ***4***
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2015
Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (KPKD) Tanjungbalai Rolel Harahap di Tanjungbalai, Senin, mengatakan, pada tahun 2016 pemerintah melalui Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) fokus terhadap peningkatkan kualitas lingkungan kumuh menjadi hunian layak huni.
Keberadaan P2KP juga untuk menguatkan peran pemerintah kota dan pemangku kepentingan lainnya dalam sinergi dan integritas program dan pelaksanaan kegiatan penanganan permukiman kumuh masyarakat menjadi layak huni dan berkelanjutan.
"Tujuan dan Sasaran P2KP yaitu meningkatkan peran masyarakat dalam perencanaan, partisipatif, dan pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan dalam rangka penanganan permukiman kumuh," katanya.
Rolel Harahap yang juga Wakil Wali Kota Tanjungbalai mengimbau semua pihak yang terlibat dalam P2KP yakni Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) hendaknya serius melaksanakan pengentasan pemukiman kumuh.
"Sebagai pelaksana program PK2P, BKM diharapkan bekerja maksimal untuk mewujudkan Kota Tanjungbalai tanpa kumuh 2019," katanya.
Sementara itu, Ketua Forum BKM Kota Tanjungbalai Mulia Simatupang mengatakan, sejak beberapa tahun lalu pemerintah telah menyalurkan dana sebesar Rp38,695 miliar lebih kepada BKM di 31 kelurahan di Tanjungbalai.
"Puluhan miliar dana tersebut digunakan untuk pelaksanaan kegiatan penanganan pemukiman kumuh. Diharapkan program P2KP ini dapat berjalan secara berkelanjutan," ujarnya. ***4***
Editor : Ribut Priadi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2015