Medan, 10/10 (Antara) - Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK) mengharapkan PT Pertamina (Persero) memperkuat pengawasan distribusi gas elpiji ukuran 3 kilogram yang disubsidi agar tidak diselewengkan seperti yang terjadi selama ini.
Direktur LAPK Farid Wajdi di Medan, Jumat, mengatakan, peristiwa yang terjadi selama ini cukup memprihatinkan karena banyak masyarakat yang sulit mendapatkan elpiji bersubsidi itu.
Kelangkaan yang muncul menyebabkan ibu rumah tangga "menjerit", bahkan terpaksa harus mengantre jika ingin mendapatkan elpiji ukuran 3 kg tersebut.
Jika berhasil mendapatkannya, masyarakat sering dihadapkan dengan harga yang "meroket" karena kelangkaan yang terjadi dimanfaatkan kelompok tertentu untuk mengambil keuntungan pribadi.
"Harga elpiji 3 kg yang semula Rp15 ribu per tabung, kini bisa mencapai Rp25 ribu," katanya.
Namun anehnya, kata Farid, Pertamina mengaku jika pasokan elipiji bersubsidi tersebut berjalan normal dengan menampilkan data dan angka yang menunjukkan bahwa jumlah tabung yang didistribusikan sesuai dengan kebutuhan rumah tangga.
Dengan alasan itu, Pertamina bersikukuh dan membela diri tidak ada kelangkaan elpiji ukuran 3 kg di tengah-tengah masyarakat.
Sikap Pertamina itu dinilai blunder dan spekulatif karena katup pengamanan distribusi elpiji yang disubsidi tersebut tidak diperkuat meski pasokan tetap berlangsung dengan normal.
"Penyebabnya adalah otoritas pengawasan dari Pertamina cukup lemah," katanya.
Menurut dia, lemahnya pola distribusi dan pengawasan tersebut menyebabkan elpiji ukuran 3 kg sering mengalami kelangkaan sehingga meresahkan masyarakat.
Karena itu, tidak mengherankan jika fenomena kelangkaan yang sering terjadi itu dapat dianggap seperti "teror psikologis" bagi masyarakat agar beralih ke elpiji ukuran 12 kg yang tidak disubsidi.
Untuk itu, Pertamina selaku lembaga yang diamanatkan menjadi pemangku kepentingan utama dalam pengadaan dan distribusi gas elpiji diharapkan dapat memperkuat pengawasannya.
Tanpa pengawasan yang kuat, kelangkaan akan terus terjadi karena adanya pihak yang selalu berupaya mengambil keuntungan dari disparitas harga antara elpiji 3 kg dengan tabung ukuran 12 kg ke atas.
Disparitas harga seolah membuka celah terjadinya kecurangan distribusi, sehingga kelangkaan bakal terus terjadi, katanya. ***2***
(T.I023/B/H. Wahyudono/H. Wahyudono)
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2014
Direktur LAPK Farid Wajdi di Medan, Jumat, mengatakan, peristiwa yang terjadi selama ini cukup memprihatinkan karena banyak masyarakat yang sulit mendapatkan elpiji bersubsidi itu.
Kelangkaan yang muncul menyebabkan ibu rumah tangga "menjerit", bahkan terpaksa harus mengantre jika ingin mendapatkan elpiji ukuran 3 kg tersebut.
Jika berhasil mendapatkannya, masyarakat sering dihadapkan dengan harga yang "meroket" karena kelangkaan yang terjadi dimanfaatkan kelompok tertentu untuk mengambil keuntungan pribadi.
"Harga elpiji 3 kg yang semula Rp15 ribu per tabung, kini bisa mencapai Rp25 ribu," katanya.
Namun anehnya, kata Farid, Pertamina mengaku jika pasokan elipiji bersubsidi tersebut berjalan normal dengan menampilkan data dan angka yang menunjukkan bahwa jumlah tabung yang didistribusikan sesuai dengan kebutuhan rumah tangga.
Dengan alasan itu, Pertamina bersikukuh dan membela diri tidak ada kelangkaan elpiji ukuran 3 kg di tengah-tengah masyarakat.
Sikap Pertamina itu dinilai blunder dan spekulatif karena katup pengamanan distribusi elpiji yang disubsidi tersebut tidak diperkuat meski pasokan tetap berlangsung dengan normal.
"Penyebabnya adalah otoritas pengawasan dari Pertamina cukup lemah," katanya.
Menurut dia, lemahnya pola distribusi dan pengawasan tersebut menyebabkan elpiji ukuran 3 kg sering mengalami kelangkaan sehingga meresahkan masyarakat.
Karena itu, tidak mengherankan jika fenomena kelangkaan yang sering terjadi itu dapat dianggap seperti "teror psikologis" bagi masyarakat agar beralih ke elpiji ukuran 12 kg yang tidak disubsidi.
Untuk itu, Pertamina selaku lembaga yang diamanatkan menjadi pemangku kepentingan utama dalam pengadaan dan distribusi gas elpiji diharapkan dapat memperkuat pengawasannya.
Tanpa pengawasan yang kuat, kelangkaan akan terus terjadi karena adanya pihak yang selalu berupaya mengambil keuntungan dari disparitas harga antara elpiji 3 kg dengan tabung ukuran 12 kg ke atas.
Disparitas harga seolah membuka celah terjadinya kecurangan distribusi, sehingga kelangkaan bakal terus terjadi, katanya. ***2***
(T.I023/B/H. Wahyudono/H. Wahyudono)
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2014