Tanjung Balai (ANTARA) - Tiga tahun berturut-turut mulai 2023 hingga 2025, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemkot Tanjungbalai meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Utara.
Pada tahun anggara (TA) 2024 lalu, LKPD Pemkot Tanjungbalai mendapat opini WTP dengan PSH (Penekanan Suatu Hal), namun untuk TA 2025 Kota Tanjungbalai meraih Opini WTP MURNI tanpa PSH.
Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) TA 2025 diserahkan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sumut, Paula Henry Simatupang kepada Plh Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina didampingi Ketua DPRD Tanjungbalai, Tengku Eswin, dalam acara yang digelar di Auditorium Kantor BPK RI Perwakilan Sumut, Jumat.
Usai menerima LHP, Plh Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina mengaku bersyukur atas opini WTP untuk ketiga kalinya secara berturut-turut, sebagai bukti dan pengakuan atas transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
"Capaian ini merupakan kerja keras semua OPD, ASN dan dukungan semua elemen masyarakat sehingga menjadi motivasi bagi Pemkot Tanjungbalai untuk mewujudkan visi TanjungbalaiElok, Maju, Agamais, Sejahtera atau Emas," kata Fadly.
Ia melanjutkan, BPK menyampaikan, bahwa opini WTP diberikan berdasarkan laporan keuangan yang disajikan secara wajar, dalam semua hal material, posisi keuangan per 31 Desember 2025 dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun berakhir yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
Menurut BPK, kata Fadly, pemberian opini WTP PSH berdasarkan empat aspek penilaian: kesesuaian penyajian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kepatuhan terhadap peraturan, efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI), serta kecukupan pengungkapan informasi.
Laporan keuangan menunjukkan bahwa Pemkot Tanjungbalai dalam menyusun laporan keuangan secara wajar, sesuai standar, dan taat aturan.
"Kita parut bersyukur, BPK mengapresiasi kerja sama Pemkot Tanjungbalai selama proses pemeriksaan berjalan lancar tanpa ada intervensi atau janji dalam bentuk apa pun," ujar Muhammad Fadly Abdina.
Penyerahan dikumen LHP keuangan TA 2025 olek BPK RI kepada Pemkot Tanjungbalai turut dihadiri Sekdakot Nurmalini Marpaung, Asisten Administrasi dan Umum Walman Riadi P Girsang, Kepala Inspektorat Indra Halomoan Nasution, Kepala BPKAD Siti Fatimah, dan Kadis Kominfo Indra Adiguna.
Pewarta: Yan AswikaEditor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA 2026