Medan (ANTARA) - Pemerintah Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut) menyatakan siap mengimplementasikan digitalisasi penyaluran bantuan sosial guna berjalan efektif dan menjawab persoalan ketidaktepatan sasaran penerima.
Wali Kota Medan Rico Tri Putra Waas mengatakan pemerintah yang dipimpinnya ditunjuk menjadi satu dari 42 kabupaten/kota lokasi pengimplementasi digitalisasi penyaluran bantuan sosial tersebut.
"Kota Medan menjadi salah satu lokasi penting dalam peluasan implementasi digitalisasi bansos nasional dan kita dorong itu," ujar Rico Waas pada Pembukaan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi Portal Perlinsos Dalam Rangka Digitalisasi Bansos di Medan, Senin.
Dalam mengimplementasikan tersebut, Rico Waas mengatakan pemerintah yang dipimpinnya akan menyiapkan 5.080 agen pendamping sosial yang akan berasal dari berbagai organisasi perangkat daerah termasuk PKK.
Ia mengatakan agen pendamping tersebut akan bertugas untuk melakukan pendataan dan verifikasi penerima bantuan sosial yang ada di Kota Medan.
"Para agen ditugaskan untuk melakukan pendataan dan verifikasi terhadap 792 kepala keluarga. Setiap agen mendata lima kepala keluarga per hari," katanya.
Pihaknya berharap adanya agen pendamping sosial tersebut dapat mengoptimalkan pengimplementasi digitalisasi bantuan sosial agar ketidaktepatan sasaran penerima yang ketap dikeluhkan dapat teratasi.
"Dengan sistem berbasis data yang terintegrasi, pemerintah dapat menghadirkan informasi yang kredibel, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik," ujarnya.
Direktur Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ditjen Dukcapil Kemendagri, Erliani Budi Lestari, menyampaikan digitalisasi bantuan sosial merupakan bagian dari transformasi nasional menuju tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan terintegrasi.
Ia menjelaskan melalui sistem ini, seluruh proses mulai dari registrasi, verifikasi berbasis biometrik, hingga penentuan kelayakan penerima bansos akan dilakukan secara transparan dan realtime.
"Kota Medan menjadi salah satu lokus penting dalam perluasan implementasi digitalisasi bansos secara nasional, karena dinilai memiliki kesiapan ekosistem pemerintahan yang baik," ujar Erliani.
Pewarta: Anggi Luthfi PanggabeanEditor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
