Pimpin TJSLBU Karo, Susi Susanty Ginting arahkan CSR ke empat sektor prioritas

Karo (ANTARA) - Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (TJSLBU) Kabupaten Karo resmi terbentuk melalui Musyawarah Daerah (Musda) I yang dirangkai dengan pelantikan pengurus masa bakti 2026–2031 di Hotel Internasional Sibayak, Berastagi, Jumat.

Pembentukan forum ini menegaskan upaya pemerintah daerah mengonsolidasikan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) agar lebih terarah, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Ketua TJSLBU Karo terpilih, Susi Susanty Ginting, mengatakan pihaknya akan memprioritaskan empat sektor utama, yakni kesehatan masyarakat, beasiswa pendidikan, pelestarian budaya, serta pengembangan dan perencanaan kawasan desa tertinggal.

“Kami memastikan program TJSLBU tidak berjalan sendiri, tetapi menjadi bagian dari solusi atas kebutuhan riil masyarakat serta mendukung program pemerintah daerah,” katanya.

Ia menambahkan, forum TJSLBU menjadi wadah kolaborasi dunia usaha untuk mengisi celah program pembangunan yang belum terakomodasi dalam APBD. “Kami akan memperkuat sinergi dengan perusahaan di Karo agar program yang dijalankan tepat sasaran dan memberi manfaat nyata,” ujarnya.

Ketua TJSLBU Sumatera Utara Arman Chandra menilai keberadaan forum tersebut penting sebagai penghubung antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat guna meningkatkan efektivitas penyaluran program CSR. “Forum ini harus memastikan program CSR lebih terkoordinasi, tepat sasaran, dan berkelanjutan,” katanya.

Sementara itu, Bupati Karo Antonius Ginting menegaskan TJSLBU perlu ditempatkan sebagai instrumen strategis dalam pembangunan daerah, bukan sekadar kegiatan sosial.

“Program TJSL harus mampu mendorong kesejahteraan masyarakat, menekan angka kemiskinan, serta membuka peluang ekonomi baru,” ujarnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Karo Komando Tarigan dan Sekretaris Daerah Kabupaten Karo Gelora Kurnia Putra Ginting.

Selain Musda dan pelantikan, agenda juga diisi dengan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) yang membahas program prioritas, termasuk pemberdayaan UMKM, penguatan ekonomi kerakyatan, dan penanggulangan kemiskinan melalui peran aktif dunia usaha.