Medan (ANTARA) - Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Surya menyatakan, sesuai data yang disajikan Kementerian Dalam Negeri terdapat lima daerah di Sumut masih menjadi perhatian akibat terdampak bencana cukup parah akhir November lalu.
Surya menyebutkan, kelima daerah tingkat kabupaten/kota di Sumut itu, yakni Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, dan Sibolga.
"Pemerintah provinsi (Pemprov) akan pastikan lagi data di semua kabupaten/kota terdampak bencana," ucap Surya kepada sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Sumut di Kantor Gubernur Sumut, Jumat.
Termasuk, lanjut Surya, total sebanyak 18 kabupaten/kota di Sumut atas kondisi terkini maupun upaya pemulihan pascabencana banjir, banjir bandang, dan tanah longsor.
Wagub menegaskan, perekonomian di sejumlah wilayah terdampak bencana di Sumut hingga kini belum berjalan optimal karena terkendala pemulihan sarana dan prasarana.
"Ini agar data yang kita kirimkan nanti valid, dan menjadi acuan bagi pemerintah pusat serta seluruh OPD di provinsi," tegas Surya.
Menurutnya, Pemprov Sumut sebagai pembina pemerintah kabupaten/kota di Sumut juga akan memasukkan seluruh data itu ke dalam dokumen rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (R3P).
Data Posko Tanggap Darurat Bencana Provinsi Sumut pada Kamis (8/1), menyatakan, terdapat 18 kabupaten/kota di Sumut terdampak bencana hidrometeorologi dengan estimasi kerugian mencapai Rp17,23 triliun.
Adapun jumlah masyarakat terdampak bencana ini mencapai 479.045 kepala keluarga atau 1.803.549 jiwa, sedangkan jumlah pengungsi 3.371 kepala keluarga atau 13.378 jiwa.
Untuk korban mengalami luka-luka mencapai 126 jiwa, korban meninggal dunia sebanyak 372 jiwa, dan masih dinyatakan hilang 53 jiwa.
"Kita Pemprov Sumut akan memasukkan seluruh data ini ke R3P. Data ini menjadi acuan kementerian terkait, dan seluruh pimpinan OPD provinsi," tegas Surya.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumut Tuahta Saragih menjelaskan, pihaknya tengah memvalidasi dan menyesuaikan data bencana ini agar terkoneksi dengan R3P.
"Jadi kita harus detailkan lagi, kita koordinasikan semua kerusakan dengan BPBD kabupaten/kota. Hasilnya nanti, kita sampaikan juga ke OPD terkait, sehingga upayanya berjenjang," katanya.
Untuk itu, beber dia, Pemprov Sumut menargetkan R3P segera dirampungkan hingga menghasilkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumut pada 31 Januari 2026.
"Dengan demikian, data ini menjadi acuan bagi pemerintah kabupaten/kota, serta digunakan apabila diperlukan dukungan dari pemerintah provinsi maupun pusat," jelas Tuahta.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Wagub Sumut: Lima daerah jadi perhatian akibat terdampak cukup parah
