Kejari Tanjungbalai komit awasi PSD TA 2026 melalui PPS

Tanjung Balai (ANTARA) - Kejaksaan Negeri (Kejari) komit melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Proyek Strategis Daerah (PSD) yang akan dilaksanakan Pemkot Tanjungbalai TA 2026, melalui layanan PPS (Pengamanan Pembangunan Strategis).

Kajari Tanjungbalai, Bobon Robiana melalui Kasi Intelijen, Juergen K Marusaha Panjaitan mengatakan, PPS adalah layanan Bidang Intelijen Kejaksaan RI untuk mengawal Proyek Strategis Nasional (PSN) atau Daerah (PSD).

"Tujuannya adalah mencegah hambatan hukum, Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT) agar proyek selesai tepat waktu, mutu, dan sasaran, tanpa masuk ke ranah teknis atau keuangan," kata Juergen, Rabu.

Ia melanjutkan, Pemkot Tanjungbalai telah memaparkan (ekspose) permohonan pengamanan Proyek Strategis Daerah atau Pra-PPS terkait kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan Dinas PUTR, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Dinas Perkim Tahun Anggaran (TA) 2026.

Ekspose Pra-PPS dilaksanakan untuk memastikan apakah kegiatan tersebut (PSD) layak atau tidak untuk disetujui pendampingan secara PPS.

"Bertempat di ruang Intelijen Kejaksaan Negeri Tanjungbalai, tadi ekspos Pra-PPS oleh dinas terkait dipimpin langsung oleh Kajari, bapak Bobon Robiana," sebut Juergen.

Juergen melanjutkan, Pra-PPS dilaksanakan sebagai langkah strategis dalam deteksi dini terhadap potensi Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT) yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan yang dimohonkan, meliputi AGHT personel, AGHT materil/aset, dan hambatan birokratis.

Dikatakannya, Kajari Tanjungbalai menegaskan bahwa PPS merupakan peran Kejaksaan dalam mendukung keberhasilan proyek strategis, sekaligus memastikan seluruh tahapan pembangunan berjalan sesuai ketentuan, serta tepat sasaran dan tepat guna.

Kajari juga menyampaikan keterlibatan Kejari dalam pengamanan PSD di Kota Tanjungbalai menunjukkan komitmen dalam memastikan pembangunan strategis berjalan lancar, dan setiap kendala yang muncul seperti permasalahan teknis dapat diselesaikan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku.

"Bapak (Kajari) juga mengajak masyarakat ikut serta mengawasi dan memberikan informasi terkait pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan Pemkot Tanjungbalai tahun ini, khususnya terhadap PSD yang dilakukan PPS oleh Kejari Tanjungbalai," kata Juergen.