Medan (ANTARA) - Pemilihan Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) yang seharusnya menjadi ajang akademik, dinilai mulai bergeser ke arah praktik politik populis. Alumni sekaligus pengamat sosial, Haris Hasibuan, mengingatkan agar mekanisme intelektual tetap dijaga demi marwah universitas.
“Pemilihan rektor bukanlah pilkada. Ini ajang memilih cendekiawan, bukan arena politik praktis,” ujar Haris kepada wartawan, Rabu (17/9/2025).
Menurutnya, proses pemilihan rektor USU sudah diatur jelas dalam Statuta USU dan Permendikbudristek Nomor 24 Tahun 2023, yakni melalui tahapan penjaringan dan penyaringan di Senat Akademik, kemudian pemilihan di Majelis Wali Amanat (MWA).
Senat yang berisi profesor dan akademisi, kata Haris, semestinya menjadi penentu utama dengan ukuran integritas serta visi akademik, bukan popularitas.
Namun, Haris menilai dinamika yang berkembang justru keluar dari jalur tersebut. Ia menyoroti munculnya manuver politik eksternal, kampanye negatif, hingga seruan dari kelompok tertentu yang dinilai tidak sehat bagi dunia akademik.
“Beberapa kandidat diperlakukan seperti kontestan pileg, dengan jargon kosong dan isu personal yang tidak relevan dengan visi akademik. Bahkan ada seruan agar rektor nonaktif hanya karena dipanggil sebagai saksi oleh KPK. Ini keliru secara hukum dan mengganggu etika kampus,” tegasnya.
Lebih jauh, Haris menilai keterlibatan pihak luar seperti politisi lokal maupun organisasi masyarakat dalam dinamika kampus sebagai hal yang berbahaya. Ia mengingatkan agar pemilihan rektor tidak direduksi menjadi ajang lobi eksternal yang justru melemahkan independensi universitas.
“Kampus bukan panggung politik. Kalau pemilihan rektor didikte oleh tekanan media atau kekuatan luar, maka yang terpilih bukanlah yang terbaik secara akademik, tapi yang paling lihai menjalin relasi di luar pagar kampus,” katanya.
Ia juga menekankan peran Senat Akademik sebagai benteng terakhir untuk menjaga agar USU tetap berada di jalur intelektual.
Menurutnya, senat harus diberi kepercayaan penuh tanpa intimidasi publik.
“Universitas harus menjadi ruang rasionalitas, bukan bayang-bayang kekuasaan. Jangan biarkan politisasi merusak mekanisme meritokrasi yang sudah ada,” tutup Haris.
