Jakarta (ANTARA) - Teddy Indra Wijaya, seorang Perwira TNI berpangkat Mayor yang kini menjabat sebagai Sekretaris Kabinet di Kementerian Sekretariat Negara, telah melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pelaporan dilakukan melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai bentuk transparansi dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku bagi pejabat negara.
Berdasarkan data resmi yang diterima, total kekayaan Mayor Teddy tercatat mencapai Rp15,38 miliar. Laporan tersebut disampaikan pada 15 Januari 2025, sebagai laporan khusus awal masa jabatan.
Angka tersebut mencerminkan keseluruhan aset yang dimiliki oleh Mayor Teddy saat mulai menjalankan tugasnya sebagai Sekretaris Kabinet.
Rincian kekayaan Mayor Teddy meliputi tanah dan bangunan, alat transportasi dan mesin, harta bergerak lainnya, serta kas dan setara kas.
Pelaporan ini diharapkan menjadi wujud nyata komitmen Mayor Teddy dalam menjaga akuntabilitas dan kepercayaan publik selama menjabat sebagai salah satu pejabat penting di pemerintahan.
Rincian harta kekayaan Mayor Teddy menurut LHKPN
A. Tanah dan bangunan
Total: Rp8.200.000.000
1. Tanah dan bangunan seluas 578 m²/90 m² di Kabupaten/Kota Sragen, hibah dengan akta: Rp.600.000.000
2. Tanah seluas 3.560 m² di Kabupaten/Kota Sragen, hibah dengan akta: Rp1.325.000.000
3. Tanah seluas 2.586 m² di Kabupaten/Kota Minahasa, hibah dengan akta: Rp975.000.000
4. Tanah dan bangunan seluas 300 m²/300 m² di Kabupaten/Kota Bekasi, hibah dengan akta: Rp3.500.000.000
5. Tanah dan bangunan seluas 300 m²/25 m² di Kabupaten/Kota Bekasi, hasil sendiri: Rp1.800.000.000
B. Alat transportasi dan mesin
Total: Rp1.330.000.000
1. Mobil Toyota Jeep L.C. HDTP tahun 2014, hasil sendiri: Rp800.000.000
2. Mobil Toyota Fortuner tahun 2015, hasil sendiri: Rp350.000.000
3. Mobil Honda CRV tahun 2010, hasil sendiri: Rp180.000.000
C. Harta bergerak lainya
Total: Rp4.680.000.000
D. Surat berharga
Total: Rp0
E. Kas dan setara kas
Total: Rp1.170.000.000
F. Harta lainya
Total: Rp0
Sub Total
Rp15.380.000.000
Hutang
Rp0
Total harta kekayaan
Rp15.380.000.000
Data ini diumumkan sebagai bagian dari kewajiban penyelenggara negara untuk mempublikasikan kekayaannya, sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
KPK menegaskan, dokumen ini bersifat deklaratif, berdasarkan laporan pribadi yang disampaikan melalui sistem elhkpn.kpk.go.id. Apabila terdapat kekayaan yang tidak dilaporkan, penyelenggara negara wajib bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
