Medan (ANTARA) - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FISIP UMSU) sepakat dan mendukung untuk terus kelanjutan Pemillihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dilakukan secara langsung oleh rakyat dan harus melakukan evaluasi terhadap beberapa aspek terkait dengan hulu politik. Hal ini terangkum dalam Refleksi Akhir Tahun 2024 FISIP UMSU yang dilaksanakan di Aula FISIP, Selasa (31/12).
Selain dihadiri mahasiswa, pimpinan fakultas, pimpinan program studi, dan para dosen FISIP, Refleksi akhir tahun bertema “Quo Vadis Pilkada Serentak?” juga menghadirkan Wakil Rektor 3 UMSU Dr. Rudianto, M.Si sebagai Pemantik dengan Moderator Dekan FISIP, Dr. Arifin Saleh, MSP.
Para Narasumber yang ditunjuk adalah Shohibul Anshor, M.Si (Dosen FISIP/Pengamat Politik), Dr. Mujahiddin, MSP (Ketua Prodi Kesejahteraan Sosial), Akhyar Anshori, M.IKom (Ketua Prodi Ilmu Komunikasi), Ananda Mahardika, MSP (Ketua Prodi Ilmu Administrasi Publik), dan Yulhasni, M.Si (Dosen FISIP/mantan KPU Sumut)
Dalam paparannya, baik pemantik maupun masing-masing narasumber membeberkan beberapa kelemahan Pilkada Serentak 2024, di antaranya terkait rendahnya partisipasi pemilih, maraknya money politics (politik uang), minimnya pendidikan politik untuk masyarakat, dominasi partai politik di pusat, kualitas pasangan calon kepala daerah, debat pilkada, dan tentang rendahnya penguasaan visi-misi kandidat.
“Setidaknya ada beberapa hal yang menjadi fokus perhatian, yakni rendahnya partisipasi pemilih, proses rekrutmen calon kepala daerah, dan penyelenggara pilkada serta undang-undang yang mengaturnya,” ujar Wakil Rektor 3 UMSU Dr. Rudianto ketika memantik acara.
Dekan FISIP, Dr Arifin Saleh yang memandu kegiatan menyampaikan bahwa hasil refleksi menyepakati bahwa Pilkada Langsung harus terus dilanjutkan, dalam artian pemilihan kepala daerah jangan sampai dilakukan lembaga legislatif seperti wacana yang mencuat belakangan ini. “Kepala daerah tetap dipilih rakyat secara langsung. Jika kepala daerah dipilih anggota dewan yang ada di DPRD, hal ini bisa jadi indikator mundurnya pelaksanaan demokrasi di Indonesia,” ujar Arifin.
Tapi meski demikian, lanjut Arifin, ada beberapa hal yang harus dievaluasi menyangkut Pilkada dan itu terkait dengan hulu politik, seperti berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur Pilkada. “Yang tadi itu kan hilirnya. Hulunya juga perlu dievaluasi seperti undang-undang yang mengatur pilkada,” tegas Arifin.
Hulu dari politik pilkada itu harus dievaluasi dengan tujuan adanya aturan baru yang bisa mengatur kembali kewenangan partai politik di pusat yang selama ini diakui terlalu dominan dalam pilkada. Ketentuan baru itu nantinya dapat juga mengatur tentang otonomi parpol di tingkat daerah.
Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah menata ulang jadwal Pemilu (Pilpres dan Pileg) agar tidak berdekatan dengan Pilkada Serentak serta menghapus ketentuan yang mengharuskan PNS dan anggota dewan mundur permanen jika maju di Pilkada.
“Sistem politik terkait pilkada harus dievaluasi. Masalah yang terjadi di lapangan itu adalah hilirnya. Kita jangan sampai lupa hulunya, yang justru harus jadi fokus perhatian dan perlu diubah,” tandas Shohibul Anshor Siregar.
Dalam kegiatan itu, FISIP UMSU juga melakukan penyerahan penghargaan kepada dosen dan mahasiswa yang ikut aktif terlibat dalam kegiatan “FISIP UMSU Dukung dan Kawal Pilkada Serentak 2024”. Selain memperoleh sertifikat penghargaan, para dosen dan mahasiswa mendapatkan sejumlah uang sebagai bentuk apresiasi atas partisipasinya. ( )
