Hakim vonis 18 bulan penjara eks Kepala MAN 3 Medan korupsi Rp311 juta

Majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Sumut memvonis satu tahun enam bulan atau 18 bulan penjara terdakwa korupsi merugikan keuangan negara sebesar Rp311,99 juta oleh eks Kepala MAN 3 Medan Nurkholidah Lubis.

"Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Nurkholidah Lubis dengan pidana penjara selama satu tahun enam bulan, karena terbukti bersalah melakukan korupsi pungutan sumbangan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2022–2023," kata Hakim Ketua M Nazir, di ruang sidang Cakra IX, PN Medan, Senin.

Selain pidana penjara, majelis hakim juga menghukum Nurkholidah Lubis membayar denda sebesar Rp50 juta dengan ketentuan apabila denda itu tidak dibayar, maka diganti pidana kurungan selama dua bulan.

Eks Kepala MAN 3 Medan ini juga dihukum dengan pidana tambahan, yakni membayar uang pengganti sebesar Rp40.180.000.

Namun apabila uang pengganti tidak dibayarkan dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa disita dan dilelang oleh jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Medan untuk menutupi uang pengganti.

"Apabila harta benda terdakwa Nurkholidah Lubis tidak mencukupi untuk menutupi uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama enam bulan," tegas dia.

Hakim Ketua M Nazir juga menjatuhkan hukuman yang sama kepada terdakwa Parsaulian Siregar selaku rekanan (berkas terpisah), yakni 18 bulan penjara dan denda Rp50 juta subsider tiga bulan kurungan.

Namun untuk uang pengganti, terdakwa Parsaulian Siregar diminta membayar lebih besar dari terdakwa Nurkholidah Lubis, yakni sebesar Rp112 juta dengan subsider satu tahun penjara.

Hakim menyatakan kedua terdakwa tidak terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan primer penuntut umum.

Melainkan, kedua terdakwa terbukti melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan subsider penuntut umum.

"Yakni melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan," jelas Nazir.

Majelis hakim juga tidak sependapat dengan penuntut umum menyatakan perbuatan kedua terdakwa menyebabkan kerugian negara sebesar Rp311,99 juta, melainkan dari fakta-fakta persidangan kedua terdakwa terbukti bersalah menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 152.180.000.

Setelah membacakan putusan, majelis hakim memberikan waktu sepekan bagi kedua terdakwa dan JPU Kejari Medan Julita Rismayadi Purba untuk menyatakan terima atau mengajukan banding.

"Kami berikan waktu sepekan bagi kedua terdakwa dan JPU untuk merima atau mengajukan banding atas vonis ini," papar Hakim Ketua M Nazir.