Medan (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mencanangkan membedah sekitar 5.000 rumah dalam Gerakan Bedah Rumah Serentak se-Sumut yang akan ditargetkan sampai akhir tahun 2024.
“Kita yakin bahwa di akhir tahun nanti kita bisa membangun lebih dari 5.000, bahkan lebih jauh dari itu, apabila kita bersama-sama menyiapkan anggaran untuk membangun rumah tidak layak huni," ujar Penjabat Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni pada Launching Gerakan Bedah Rumah Serentak se-Sumut, di Kabupaten Langkat, Jumat.
Agus Fatoni mengatakan membedah sekitar 5.000 rumah itu merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menyediakan rumah layak huni untuk masyarakat yang diprogramkan dalam Gerakan Bedah Rumah Serentak.
Program itu, kata di, menggunakan dana berasal dari APBN, APBD provinisi, APBD kabupaten/kota, Baznas, CSR BUMN dan BUMD serta pihak swasta
"Ini gotong royong dan tanggung jawab bersama, baik pemerintah pusat dan daerah, bahkan pihak swasta sebagai bentuk kebersamaan kita meningkatkan pembangunan di Sumut," kata dia.
Dalam kesempatan itu, Agus Fatoni yang didampingi Penjabat Bupati Langkat melaunching Gerakan Bedan Rumah Serentak yang ditandai dengan peletakan batu pertama.
"Jumlah total yang dilaunching hari ini ada 2.409. apabila tadi ditambahkan dengan Kabupaten Langkat ada 1.559 maka totalnya adalah 3.968 saat ini yang terdata," sebut dia.
Dia berharap Gerakan Beda Rumah Serentak ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan banyak manfaat yang bagi masyarakat di wilayah ini
"Jadi dengan gerakan bedah rumah ini, kita akan membangun rumah-rumah tidak layak huni menjadi layak huni," ujar dia
Pada kesempatan yang sama, Pj Bupati Langkat Faisal Hasrimy menyampaikan bahwa di wilayahnya memiliki sebanyak 20.426 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
"Tahun ini penanganan RTLH di Kabupaten Langkat sebanyak 499 unit,199 unit di antaranya menggunakan dana dari APBN, 50 unit menggunakan dana APBD Provinsi dan 250 unit menggunakan dana APBD Kabupaten Langkat," ujar dia.
Faisal pun berharap penanganan
RTLH di wilayahnya terus meningkat sehingga diperlukan kolaborasi antar semua pihak, termasuk penggunaan Dana Desa sehingga kedepannya tidak ada lagi RLTH di Kabupaten Langkat.
