Pemprov: Rehabilitasi mangrove di Sumut kewajiban yang harus dilaksanakan

Medan (ANTARA) - Sekretaris Daerah Sumatera Utara Arief Sudarto Trinugroho mengatakan pelaksanaan rehabilitasi mangrove di daerah itu menjadi suatu kewajiban yang harus dilaksanakan, mengingat rendahnya kemampuan merehabilitas dan maraknya perambahan yang merusak peran mangrove secara ekologis maupun ekonomis.

Hal itu disampaikan Arief Sudarto Trinugroho di Medan, Rabu, pada acara sosialisasi dan identifikasi percepatan rehabilitasi manggrove Sumatera Utara yang digagas Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM).



Ia mengatakan, ekosistem mangrove berperan sangat penting dalam berbagai hal, baik dari sisi manfaat untuk mencegah bencana alam, menyediakan sumber makanan, jasa wisata, hingga upaya mitigasi perubahan iklim.

Luas eksiting mangrove di Sumut mencapai 57.490 hektare dengan kondisi mangrove lebat seluas 42.500 hektare atau 74 persen, mangrove sedang seluas 6.112 hektare atau baik 11 persen dan mangrove jarang seluas 8.878 hektare atau 15 persen.

Potensi mangrove seluas 29.417 hektare dengan areal ter-abrasi seluas 72 hektare atau 0,3 persen, lahan terbuka 2.891 hektare atau 9,9 persen, mangrove terabrasi 153 hektare atau 0,8 persen, tambak 9.418 hektare atau 32 persen dan tanah timbul 16.883 hektare atau 57 persen.

"Di Sumatera Utara sendiri sampai saat ini terdapat 47 kelompok masyarakat penggiat ekosistem mangrove dengan skema perhutanan sosial dan penanaman mangrove yang hingga pertengahan Maret ini mencapai luasan 8.307 hektare," katanya.



Lebih lanjut ia mengatakan BRGM, instansi yang dibentuk pemerintah melalui PP No 120 tahun 2020 dimana selama ini perannya yang semula hanya merestorasi gambut dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya, kini juga berperan dalam merehabilitasi mangrove. Sumatera Utara merupakan salah satu dari 9 provinsi yang menjadi prioritas BRGM dalam merehabilitasi ekosistem mangrove.

Tahun 2024, BRGM mendapatkan dukungan anggaran dari Bank Dunia dalam melaksanakan rehabilitasi ekosistem manggrove melalui program mangrove for coastal resilience (M4CR), dimana Sumut menjadi salah satu dari empat provinsi prioritas yang akan ditingkatkan pengelolaan mangrove serta peningkatan mata pencaharian masayarakat setempat.

Target lokasi rehabilitasi mangrove di Sumut meliputi 12 kabupaten yakni di Asahan, Batu Bara, Deli Serdang, Medan, Labuhan Batu, Labuhanbatu Utara, Langkat, Mandailing Natal, Nias Selatan, Nias Utara, Serdang Bedagai, Tapanuli tengah dengan melibatkan 34 kecamatan dan 93 desa.

"Pertemuan ini juga memiliki agenda untuk menjaring masukan dari daerah dan mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah. Selamat bekerja dan bersinergi dalam mempercepat gerak dan implementasi pengelolaan ekosistem mangrove yang akan kita wariskan bagi anak cucu kita," katanya.



Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemprov: Rehabilitasi mangrove di Sumut sudah menjadi keharusan