Kemendagri: Bappeda "tangan kanan" pembangunan daerah

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro mengatakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) merupakan "tangan kanan" kepala daerah dalam pembangunan daerah.

"Bappeda adalah handling management, dia adalah tangan kanannya kepala daerah untuk merancang pembangunan. Kalau Anda salah merancang, ya, akan ada dosa turunan ke bawah, sampai pelaksanaannya salah. Karena itu, Bappeda adalah 'tangan kanan' kepala daerah untuk meluruskan sebuah kegiatan," kata Suhajar dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

Dalam Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan dan Pembangunan Tahun 2024 di Kota Surabaya, Jawa Timur, Senin, Suhajar menegaskan bahwa Bappeda merupakan lembaga paling strategis dalam perencanaan pembangunan di daerah.

Sebagai pihak pemegang dokumen perencanaan, Bappeda diharapkan mendahulukan program-program prioritas, terutama untuk pengoptimalan penggunaan anggaran di tahun terakhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

"Bapak Presiden (Joko Widodo) menyampaikan pesan kepada kita bahwa hari ini adalah kita berada di tahun terakhir RPJMN 2020-2024, tahun terakhir. Bapak Presiden berpesan anggaran dioptimalkan, tuntaskan yang belum selesai," kata Suhajar.

Dia juga menyampaikan pesan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian agar pemerintah daerah turut mendukung capaian visi Indonesia Emas 2045.

Berkenaan dengan perencanaan, kepala daerah yang bekerja sama dengan Bappeda diharapkan memiliki konsep kuat. Oleh karena itu, para kepala Bappeda diminta melaksanakan tugasnya dengan baik.

"Saya mencatat tadi sekitar 22 kepala Bappeda yang hadir langsung, ada lima yang diwakilkan. Nanti, ada sekitar 10 atau 11 (orang) yang mungkin belum hadir. Mudah-mudahan bisa hadir di siang hari ini. Ini acaranya Bappeda dan harus hadir pada hari ini. Terima kasih atas kehadiran kawan-kawan dari seluruh Indonesia," jelas Suhajar.

Bersama dengan perwakilan dari pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Suhajar turut memberikan santunan secara simbolis kepada keluarga petugas ad hoc Pemilu 2024 yang wafat saat bertugas.

Kemendagri mengucapkan terima kasih kepada BPJS yang telah membantu para keluarga penerima manfaat tersebut.

"Saya punya pengalaman langsung, kami punya (pekerja) cleaning service itu kami ikutkan di BPJS Ketenagakerjaan. Nah, cleaning service itu di Kemendagri merangkap menjadi bilal di Kemendagri. Dia meninggal saat azan. Itu dalam bekerja dapatlah Rp300 juta lebih, beasiswa anaknya, segala macam; seperti yang tadi ada yang Rp200 juta lebih," kata Suhajar.



Dia juga mengingatkan para pejabat publik agar menggunakan diskresinya untuk menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan.

Bantuan itu, menurut Suhajar, juga sejalan dengan janji para pendiri negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, termasuk anak yatim piatu yang tidak berdaya.

"Nah, ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang Pak Menteri (Tito Karnavian) selalu sampaikan, kekuasaan yang Anda pegang tadi Anda arahkan ke mana. Membantu orang miskin, Anda akan mendapatkan pahala dan imbalan dari Allah Swt; tetapi jika tidak melakukan hal seperti itu, maka kemudaratan yang akan didapat," ujar Suhajar.



Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kemendagri: Bappeda "tangan kanan" kepala daerah dalam pembangunan