"Narkoba itu adalah sumber kejahatan termasuk begal dan lainnya. Dulu, kita takut keluar malam. Sekarang, Alhamdulillah aksi begal sudah jauh berkurang," ujar Farianda.
Mengenai pemberitaan yang tidak obyektif, Farianda menegaskan, wartawan harus memiliki kompetensi dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistik. Karena itu, setiap wartawan wajib mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang telah ditetapkan Dewan Pers.
"Melalui UKW, wartawan akan ditempa menjadi lebih profesional dan beretika. Mereka akan lebih berhati-hati dalam menyajikan berita dengan berpedoman pada UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Sedangkan bagi anggota PWI, juga diwajibkan mematuhi PD/PRT dan Kode Perilaku Wartawan (KPW). Bagi yang melakukan pelanggaran, maka akan diberikan sanksi hingga pencabutan sertifikat UKW dan kartu PWI," tegas Farianda.
Belum Kompeten
Sebelumnya, Kabid Humas Poldasu Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan, terdata Wartawan Unit Poldasu berjumlah 155 orang. Rinciannya, media nasional 14 orang, media elektronik 20 orang, media cetak 15 orang, media online lokal 106 orang.
Dari jumlah tersebut, lanjut Hadi, masih ada media yang belum melengkapi atau tidak memiliki badan hukum. Rinciannya, 109 sudah memiliki dan melengkapi dokumen badan hukum. Sedangkan 46 lagi sama sekali belum memiliki atau melengkapi dokumen badan hukum.
Bahkan, dari 155 media yang sudah terdaftar di Poldasu, hanya 26 media yang sudah tersertifikasi Dewan Pers. Selebihnya 129 belum tersertifikasi Dewan Pers.
"Ditinjau dari segi legalitas kewartawanan (UKW), hanya 22 Wartawan Unit Poldasu yang memiliki sertifikasi UKW. Sedangkan 133 wartawan belum memiliki sertifikasi UKW.
