Medan (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) berjuang keras mencabut status kartu kuning Toba Caldera Global Geopark atau Geopark Kalde Toba yang diberikan UNESCO, antara lain dengan mengevaluasi Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark (BPTCUGGp) Sumut.
"Pemprov Sumut melakukan evaluasi terhadap kinerja BPTCUGGp Sumut. Hal itu, bertujuan untuk meningkatkan kinerja lebih dalam pengelolaan geopark di kawasan danau terbesar di Asia Tenggara ini," ujar Sekretaris Daerah Sumut Arief SudartoTrinugroho, di Medan, Senin.
Menurut Arief, dengan adanya peringatan kartu kuning dari UNESCO, Geopark Kaldera Toba harus melakukan perbaikan, sehingga statusnya dapat segara dicabut.
"Bahwa Geopark kena kartu kuning, harus ada perbaikan. Semua itu, hasil revalidasi dari tim asesor UNESCO. Sedangkan, masih ada dua tahun untuk memperbaiki itu semua," kata Arief.
Ia menjelaskan perbaikan tersebut harus dilakukan antara lain dengan mengevaluasi kinerja BPTCUGGp Sumut.
"Kemudian, untuk pengurus atau pengelola, jadi kami sedang merevisi (mengevaluasi). Artinya, bukan hanya personnya, bukan hanya orang-orangnya, tetapi strukturnya, karena perubahan terjadi begitu cepat. Pemprov melihat, ini harus lebih lincah, harus lebih bisa menjawab tuntutan, kekinian dan sebagainya," ujarnya pula.
Arief mengungkapkan dari hasil evaluasi tersebut, ada inovasi dan terobosan akan dilakukan. Karena, saat ini sedang dilakukan penyusunan pengelolaan baru dari BPTCUGGp Sumut.
