Ia mengatakan secara keseluruhan Sistem Jayapura memiliki Daya Mampu 136,6 MW. Saat ini tercatat, beban puncak Jayapura mencapai 94,6 MW, dengan cadangan daya atau reserve margin sebesar 42 MW atau 44,39%. Dengan peluang cadangan listrik ini, secara jangka panjang PLN juga bisa melistriki wilayah lain di Papua Nugini sesuai dengan kebutuhan.
"Sedangkan di Papua Nugini sendiri, saat ini memiliki kapasitas terpasang listriknya secara kumulatif sebesar 1,2 gigawatt (GW). Dibawah naungan PNG Power, seluruh kebutuhan listrik di Papua Nugini dipasok dari PLTA, PLTGU, PLTD, Biomassa dan Tidal Power Plant. Melihat struktur tersebut, Papua Nugini membutuhkan pasokan listrik, khususnya di daerah daerah perbatasan dengan Indonesia," kata Darmawan.
Sementara itu, Deputi Perdana Menteri Papua Nugini, John Rosso menjelaskan hubungan diplomatis antara Indonesia dan Papua Nugini telah terjalin erat lama. Kerjasama ini menjadi salah satu penguat hubungan diplomatis kedua negara dan juga untuk kepentingan rakyat.
"Pertemuan Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri kami menjadi sinyal untuk memperkuat hubungan diplomatis maupun ekonomi kedua negara. Kami sangat ingin menindaklanjuti hal tersebut," ujar John Rosso.
John Rosso juga menjelaskan salah satu tantangan Papua Nugini saat ini adalah pasokan listrik. Tak hanya pasokan saja, namun harga listrik yang mahal. Upaya Papua Nugini untuk bisa menghadirkan pasokan listrik yang andal dan lebih murah dilakukan salah satunya dengan membuka kemitraan dan kerjasama.
"Kami melihat PLN memiliki kompetensi dalam hal ini. Kami menemukan salah satu solusi untuk menjawab persoalan kami yaitu melakukan bisnis dan kemitraan dengan PLN," tegas John Rosso.
