Medan (ANTARA) - Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi meminta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumut bersinergi untuk menekan pertumbuhan penduduk dan stunting di wilayah ini.
"Pemerintah Provinsi Sumut menargetkan tahun 2023, turun jadi 18 persen dan tahun 2024, menjadi 14 persen penurunan stunting ini, mari kita berkolaborasi," ujar Edy Rahmayadi usai pelantikan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumut, di Medan, Selasa.
Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia tahun 2022, angka prevalensi stunting di Provinsi ini, turun 4,7 persen menjadi 21,1 persen dari sebelumnya 25,8 persen di tahun 2021.
Dalam hal itu, Edy Rahmayadi berharap dengan Kepala Perwakilan BKKBN Sumut yang baru, mampu berkolaborasi untuk melakukan pembangunan dan pengendalian penduduk yang baik dan bebas dari stunting tersebut.
"100 yang lahir, 21 bayi yang stunting, kan berat. Kita harap zero, nol stunting. Hari gini, masih ada stunting. Kurang gizi, awal nikah terlalu muda," kata Edy.
Mantan Pangdam I Bukit Barisan ini juga meminta meminta kepada BKKBN Sumut menjalankan fungsi dan tugasnya dengan sesuai dengan ketentuannya dalam pengendalian pertumbuhan manusia di Sumut ini."Job desk dia, adalah menjaga pertumbuhan penduduk, tapi kenyataannya dari 0,9 persen sekarang sudah 1,10 persen. Berarti tidak bisa dijaga itu," sebutnya.
Menurut Edy, pada era orde baru masyarakat terus disajikan dengan edukasi Keluarga Berencana (KB). Namun, saat ini edukasi KB belum menyentuh hingga kalangan bawah masyarakat.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumut, Munawar Ibrahim mengatakan bahwa apa disampaikan oleh Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi merupakan realita yang dihadapi saat ini.
"Sama-sama kita sudah kita dengar arahan pak Gubernur. Saya pikir beliau, menyajikan membuka mata kita, suatu kenyataan. Bahwa peran BKKBN harus kita revitalisasi ulang, itu intinya," ujarnya.
Munawar mengajak seluruh pihak, termasuk jurnalis mengambil peran dalam pengendalian pertumbuhan manusia dan menekan angka stunting, khususnya di Sumut ini.
"Pembangunan keluarga itu, harus melibatkan seluruh aspek dan pihak. BKKBN jangan sok bisa sendiri, harus bisa kerja sama dengan perguruan tinggi, TNI/Polri dan pers. Saya pikir akan menjadi target kita," katanya.
